Berita Banjar

Banyak Pegawai Tidak Tahu Tata Cara Perkawinan dan Perceraian PNS

Bagi PNS yang berniat menikah sebaiknya mengetahui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Banyak Pegawai Tidak Tahu Tata Cara Perkawinan dan Perceraian PNS
banjarmasinpost.co.id/hari widodo
Sosialisasi UU Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Bagi PNS yang berniat menikah sebaiknya mengetahui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

PP perubahan nomor 10 Tahun 1983 ini mengatur tata cara perkawinan maupun beserta perijinan bagi PNS.

Tidak itu saja, PP ini juga mengatur dengan pembagian gaji setelah bercerai dan sanksi serta pelanggaran bagi pegawai yang melanggar PP No. 10 tahun 1983.

Demikian diungkapkan Kepala Bidang Hukum dan Kesejehteraan Pegawai dari BKD Provinsi Kalimantan Selatan Ruspandi dan Eko Saputra dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional Kalimantan.

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam sosialisasi UU Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.

Sosialisasi yang dilaksanakan di Wisma Sultan Sulaiman Martapura ini rupanya cukup menarik bagi peserta sosialisasi yang diikuti 100 orang PNS. Mereka antusias menyimak dan banyak mengajukan pertanyaan berkaitan tentang tata cara perkawinan dan perceraian di kalangan PNS.

Plt Kepala BKD Kabupaten Banjar, Made Taruna, dalam sambutannya menyampaikan, sosialisasi ini dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas profesional dan menjadi teladan yang baik dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

Oleh sebab itu, pegawai negeri sipil perlu mengerti dan memahami tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tata cara perkawinan maupun perceraian bagi PNS.

"Ini yang sering kami temui saat hendak mengajukan izin perceraian masih banyak pegawai yang belum mengetahui dan memahami tata caranya sebagaimana diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 1990. Makanya, perlunya sosialisasi ini digelar. Sekaligus, kita ingin mencegah perceraian di antara PNS," katanya. (*)

Penulis: Hari Widodo
Editor: Ernawati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help