Tinghui dan Pertaruhan Peradilan

Kabar mengejutkan datang dari Amuntai, Hulu Sungai Utara (HSU). Alih-alih kabar yang bagus atau good news melainkan kabar ini

Tinghui dan Pertaruhan Peradilan
Bpost/Riza
Tajuk

Kabar mengejutkan datang dari Amuntai, Hulu Sungai Utara (HSU). Alih-alih kabar yang bagus atau good news melainkan kabar ini memunculkan sensasi dan menjadi pusat perhatian publik. Kehebohan muncul ketika terdakwa kasus kepemilikan jutaan butir obat Daftar G, jamu ilegal dan sex toys hanya dituntut setahun penjara, denda Rp 10 juta dan subsiden 6 bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum (JPU) di pengadilan negeri setempat.

Setelah diberitakan Banjarmasin Post, gelombang penolakan bermunculan. Sejumlah mahasiswa dan gabungan masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejari dan Pengadilan Negeri Amuntai. Tidak sampai di situ, perwakilan LSM, ormas dan warga Amuntai melaporkan tiga jaksa penuntut umum yakni Sigit Prabawa Nugraha, Boma Wira Gumilar dan M Widha Prayogi Saputra ke Kejati Kalsel.

Persoalan ini tentu tidak selesai sampai pada pelaporan ke Kejati Kalsel. Jika memang ada dugaan jaksa berbuat tidak benar, masyarakat bisa mengaku ke komisi kejaksaan (KK). Proses pelanggaran kode etik pun dapat diproses oleh Kejaksaan Agung. Sampai pertengahan semester 2015, Kejaksaan Agung telah memberhentikan dengan tidak hormat 62 jaksa maupun pegawai instansi kejaksaan.

Namun, sekali lagi, persoalan Tinghui tidak selesai sampai di situ. Setelah kehebohan ini, masyarakat ingin tahu apa keputusan akhir sang pengadil (hakim). Gong yang ditunggu masyarakat adalah vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Amuntai terhadap Tinghui. Di situlah peradilan dipertaruhkan.

Lepas dari pasal maupun undang-undang apa yang didakwakan kepada Tinghui atau proses hukumnya mulai dari penyidikan di kepolisian hingga tuntutan yang diajukan JPU, keputusan final dari majelis hakim yang terhormat pada kasus ini bakal menghapus semua prasangka buruk terhadap peradilan, khususnya bagi pelaku penjual, pengedar obat-obat yang sering disalahgunaakan untuk teler.

Selama ini, kasus kejahatan narkoba telah menjadi atensi masyarakat termasuk media. Tak heran proses hukumnya jadi sorotan publik, terutama untuk kasus-kasus yang besar. Sedangkan kasus-kasus obat Daftar G, jarang terekspose hingga ke pengadilan. Kecuali kasus besar yang jadi perhatian, kasus kecil pengedar, pemakai, seperti berlalu saja. Layaknya debu tertiup angin lalu hilang.

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan seringkali dijadikan alasan pembenar untuk tidak memberi hukuman setimpal kepada pelaku peredaran obat Daftar G. Undang-Undang ini dianggap tidak cukup kuat untuk menjerat para pelaku kejahatan Daftar G.

Coba tepikan dulu soal kuat tidaknya undang-undang kesehatan. Ada baiknya aparat hukum dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan berada dalam satu visi yang sama untuk menjerat pelaku kejahatan obat terlarang. Bahaya bagi masyarakat khususnya anak-anak bukan cuma narkoba. Obat Daftar G pun mengintai. Janganlah pelakunya dihukum ringan. Beri vonis yang setimpal agar bikin jera. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved