Banjarmasin Post Edisi Cetak

Kabupaten Gambut Raya Terganjal di Pusat

Selain itu, kata Tjahjo, penundaan dilakukan karena pemerintah melihat usulan pembentukan daerah otonom belum sesuai harapan.

Kabupaten Gambut Raya Terganjal di Pusat
Banjarmasin Post edisi Selasa (27/9/2016).

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Ini kabar kurang kurang baik bagi penggagas Kabupaten Gambut Raya. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan untuk sementara menghentikan pemberian izin pemekaran daerah.

Alasannya, pemerintah sedang mengalami krisis kas negara.

“Di data kami ada 213 daerah seluruh Indonesia yang ingin minta pemekaran. Tapi, karena negara sedang mengalami kekurangan dana, disetop dulu untuk merealiasikan permintaan itu,” kata Tjahjo, usai membuka peluncuran buku ‘Perjalanan Panjang Pilkada Serentak’ oleh anggota DPR Rambe Kamarul Zaman, Senin (26/9).

Disebutkan politisi PDIP ini, sejak Maret 2016 Kemendagri terpaksa menunda (moratorium) rencana pemekaran daerah otonomi baru (DOB) pada 2016.

Meski begitu, lanjut dia, tetap ada masa persiapan selama tiga tahun ke depan bagi daerah yang hendak membentuk otonomi baru.

Selain itu, kata Tjahjo, penundaan dilakukan karena pemerintah melihat usulan pembentukan daerah otonom belum sesuai harapan.

Penundaan pembahasan dilakukan karena pemerintah melihat pembentukan daerah otonomi baru yang dilakukan pemerintah beberapa tahun lalu belum berhasil membawa kesejahteraan kepada masyarakat.

“Ada malah yang sudah dibentuk tiga tahun lebih, belum bisa putuskan di mana ibukota kabupatennya,” tuturnya.

Juli lalu, Tjahjo menyebut pemerintah sedang menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan RPP tentang Desain Dasar Penataan Daerah (Desartada).

Menurut dia, dua RPP ini bakal menjadi landasan hukum pembentukan dan penyesuaian daerah pada masa mendatang.

Halaman
12
Editor: Mustain Khaitami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved