Jangan Sampai DOB Jadi Ambisi Pribadi

Selain itu, menurut sang menteri, dari pengalaman yang sudah-sudah, ada banyak daerah otonomi baru (DOB) tidak tumbuh sebagaimana mestinya.

Jangan Sampai DOB Jadi Ambisi Pribadi
Bpost/Riza
Tajuk

KABAR kurang sedap disuarakan Mendagri Tjahjo Kumolo. Sang menteri menolak memberi izin pemekaran daerah- daerah baru. Alasannya sederhana; pemerintah tak memiliki biaya untuk mengongkosi daerah-daerah baru nantinya. Artinya, ratusan daerah yang minta dimekarkan terpaksa harus menahan diri, lantaran pemerintah memang sedang cekak dana.

Selain itu, menurut sang menteri, dari pengalaman yang sudah-sudah, ada banyak daerah otonomi baru (DOB) tidak tumbuh sebagaimana mestinya. Bahkan, ujungnya, tidak sedikit DOB belum berhasil membawa kesejahteraan kepada masyarakat. Dengan kata lain, banyak DOB itu ‘menyusu’ kepada pemerintah pusat. Alhasil, pemerintah pusat selalu mengalami defisit anggaran.

Jadi, tidak ada salahnya kalau kemudian tahun ini pemerintah memoratorium (menunda) sementara rencana pemekaran daerah otonomi baru. Tapi sabar dulu, pemerintah masih memberi kesempatan bagi daerah-daerah untuk menyiapkan diri selama tiga tahun ke depan membentuk DOB. Termasuk wacana DOB Gambut Raya yang digagas sejumlah tokoh di Kabupaten Banjar.

Artinya, masih ada waktu untuk mematangkan pemisahan diri dari Kabupaten Banjar sehingga nantinya usulan yang dilengkapi berbagai persyaratan sebuah DOB, benar-benar bisa meyakinkan pemerintah di pusat.

Tidak perlu terburu-buru mengusung usulan DOB, sebab nantinya justru bakal berakibat fatal. Setidaknya, para penggagas harus benar-benar menyiapkan segala sesuatunya sebagaimana diisyaratkan undang-undang.

Kita memahami, enam kecamatan; Gambut, Kertak Hanyar, Sungai Tabuk, Aluh-Aluh, Beruntung Baru dan Tatah Makmur yang bakal menjadi wilayah baru (kabupaten) adalah daerah-daerah potensial, baik secara grografis maupun secara ekonomis. Gambut dan Kertak, misalnya, berada bersebelahan dengan ibukota Provinsi Kalsel, Banjarmasin. Dua daerah ini menjadi penyumbang terbesar PAD bagi kabupaten (induk) Banjar.

Jujur saja, menjadi sebuah kerugian besar jika potensi-potensi yang dimiliki enam wilayah itu tidak lagi dalam penguasaan kabupaten induk (Banjar). Sebab, selama ini memang, daerah-daerah ini telah memberi banyak entry point bagi pertumbuhan pembangunan di kabupaten Banjar. Namun, juga tidak salah kalau enam wilayah itu ‘bereaksi’ karena kecilnya potongan kue pembangunan yang mereka nikmati selama ini.Tapi, kita tidak menginginkan keinginan pemisahan diri dari Kabupaten Banjar dilatari oleh keinginan politis semata. Kita ingin pemisahan itu benar-benar ditujukan untuk lebih memajukan pembangunan di daerah-daerah yang selama ini meman kurang terperhatikan karenanya.

Jangan sampai, penggagasan Gambut Raya karena hawa nafsu ingin berkuasa karena peluang untuk ke sana terbuka lebar. Kalau itu terjadi, sama artinya ide atau gagasan pembentukan Gambut Raya tidak lebih hanya sebagai media oleh pihak-pihak berpikiran picik untuk memenuhi ambisi pribadi semata. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved