Ganti Rugi Penyulut Emosi

GANTI rugi. Dua kata ini paling sering muncul ketika ada suatu proyek, baik itu investasi dari pihak swasta maupun proyek yang

Ganti Rugi Penyulut Emosi
BPost Cetak

GANTI rugi. Dua kata ini paling sering muncul ketika ada suatu proyek, baik itu investasi dari pihak swasta maupun proyek yang dilaksanakan pemerintah. Kebanyakan penyebab timbulnya permasalahan, akibat belum tercapainya kesepakatan besaran jumlah uang yang harus dibayar ke pemilik tanah atau lahan.

Bahkan banyak proyek yang batal dilaksanakan, terkatung-katung atau tidak dilanjutkan sama sekali karena persoalan ganti rugi tanah yang tidak beres. Tidak hanya di Kalsel, tapi hampir seluruh daerah di Tanah Air, sering terjadi tersendatnya proyek gara-gara ganti rugi.

Contoh yang saat ini masih menjadi sorotan publik adalah pembangunan Syamsudin Noor'>Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin. Gara-gara masalah ganti rugi yang belum juga beres, mega proyek tersebut belum juga dilaksanakan. Ini contoh yang besar, masih banyak proyek lain yang skalanya lebih kecil juga tersendat akibat persoalan ganti rugi.

Masalah ganti rugi ini juga yang menyulut amarah warga adat dari Desa Pipitak Jaya dan Harakit, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, hingga menggelar aksi menutup lokasi proyek Bendungan Tapin. Warga menuntut penyelesaian pembayaran lahan. Sebelum ada penyelesaian, proyek itu tidak boleh dilanjutkan.

Tak jauh berbeda dengan persoalan ganti rugi yang selama ini kerap terjadi dalam sebuah proyek. Warga Desa Pipitak Jaya dan Harakit mengeluhkan pembayaran ganti rugi yang dinilai lamban dan pembayaran lahan yang dinilai tidak sesuai kesepakatan.

Dikutip dari Kompas.Com , Bendungan Tapin termasuk program pembangunan 49 bendungan atau waduk yang dicanangkan pemerintah, selain melanjutkan pembangunan 16 bendungan dari pemerintahan sebelumnya.

Bendungan yang dibangun pada lahan seluas 600 hektare itu menelan biaya Rp 896,9 miliar. Selain untuk menunjang pertanian dan penyediaan air baku, Bendungan Tapin juga berpotensi menghasilkan listrik berkapasitas 3,3 megawatt (MW).

Tentu semua pihak pasti tidak menginginkan mega proyek tersebut tidak bisa diselesaikan tepat waktu akibat persoalan ganti rugi yang belum beres. Solusinya, tak sekadar mendengar aspirasi warga, tapi perlu tindakan nyata yakni membayar hak mereka dan membicarakan ulang besaran nilai ganti rugi yang masih jadi perdebatan.
Sebenarnya pemerintah sadar betul, persoalan ganti rugi merupakan penghambat terbesar mewujudkan pembangunan yang sudah lama direncanakan.

Alasan itu pula yang mendasari Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Salah satu tujuan revisi itu dalam rangka percepatan dan efektivitas penyelenggaraan tanah bagi pembangunan di Indonesia untuk kepentingan umum. Beberapa tahapan yang dinilai bisa membuat lamban pengadaan tanah akhirnya dipangkas.

Namun kadang kenyataan di lapangan, sering muncul masalah lain yang mungkin tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengutamakan sebuah peraturan. Memang peraturan tetap harus dijunjung tinggi, tapi sisi-sisi lain yang bisa menjadi penghalang penyelesaian ganti rugi jangan sampai diabaikan yang bisa berujung emosi dan menghambat investasi. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help