Pengurus dan Pegawai Perusahaan Daerah di HST Diatur Perda

Selain Perda tersebut, juga telah disahkan Raperda Perubahan atas peraturan daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Pengurus dan Pegawai Perusahaan Daerah di HST Diatur Perda
banjarmasinpost.co.id/hanani
Ilustrasi - Rapat Paripurna di DPRD HST, Senin (26/9/2016) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Hulu Sungai Tengah (HST) mengesahkan Raperda Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Murakata, setelah membuat Perda tentang Pembentukan Perusahaan Daerah tersebut. Raperda yang diusulkan oleh Pemkab tersebut, sebagai pedoman  dalam menjalankan manajemen sdm perusahaan.

Pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD H Saban Effendi itu, sebelumnya semua anggota DPRD HST sepakat menyetujui Raperda tersebut dijadikan perda daerah.  Wakil Bupati HST HA Chairansyah mengatakan, Perda Kepengurusan dan Kepegawaian Perusda Murakata,  mengatur mengenai persyaratan, tugas dan wewenang serta kewajiban. Juga hak bagi yang akan menduduki kepengurusan.

“Kepengurusan ini menentukan perusahaan daerah untuk mencapai target yang sudah ditetapkan, dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah untuk pembangunan daerah,” ujarnya.  

Selain Perda tersebut, juga telah disahkan Raperda Perubahan atas peraturan daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Menurut Chairansyah, Perda ini tak kalah penting karena merupakan kepatuhan pemerintah daerah terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan dasar pengenaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebelum daerah mengubah peraturan daerahnya.

“Terlepas dari itu, melalui Perda ini kita bisa menarik retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang sebelumnya belum bisa kita lakukan. Ini juga menjadi potensi menambah pendapatn daerah,” pungkasnya. (*)

Penulis: Hanani
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help