Demo Ahok

"Unjuk Rasa 4 November Bukan Lagi untuk Ahok Tapi Ingin Turunkan Jokowi"

Rumah Gerakan 98 mengungkapkan unjuk rasa tersebut tidak lagi untuk meminta pengusutan kasus dugaan penistaan agama

istimewa
Kendaraan yang terbakar di kerumunan massa saat demo Ahok, Jumat (4/11/2016) malam. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Rumah Gerakan 98 menilai aksi unjuk rasa yang digelar pada Jumat (4/11/2016) kemarin telah ditunggangi aktor politik.

Rumah Gerakan 98 mengungkapkan unjuk rasa tersebut tidak lagi untuk meminta pengusutan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, melainkan untuk menurunkan Presiden Joko Widodo.

Rumah Gerakan 98 menilai sejumlah elite DPR RI menunggani aksi tersebut dan tidak mengedukasi massa agar mempercayakan penanganan kasus ke dalam ranah hukum.

"Mereka mengobarkan semangat aksi mendesakkan perubahan pemerintahan. Aksi pun berubah menjadi anarki, bahkan pernyataan elite yang memberikan jalan perubahan melalui dua cara jelas sudah aksi ini berubah menjadi makar," kata Bernard Halolo dalam siaran pers yang diterima Tribun, Jakarta, Sabtu (5/11/2016).

Bernard Haloho mengatakan pernyataan tersebut mereka keluarkan menyusul seruan dari peserta unjuk rasa untuk menurunkan Presiden Joko Widodo.

Bernard menyayangkan masa transisi demokrasi yang sudah berjalan baik, kemudian dirusak oleh kepentingan-kepentingan kekuasaan sejumlah elite. Bernard mengungkapkan aksi unjuk rasa yang berjalan sejak kemarin merupakan kemunduran dari proses reformasi 1998.

Bila hal seperti ini terus dibiarkan, kata Bernard, maka akan mengarah pada disintegrasi bangsa dan mengancam keutuhan NKRI.

Rumah Gerakan 98 kemudian menyerukan enam hal. Pertama, mengutuk segala bentuk kekerasan dan mereka yang anti-demokrasi. Kedua, semua masyarakat tidak terpancing isu SARA.

Ketiga, tokoh masyarakat serta akademisi bisa bekerja sama menciptakan situasi kondusif di lingkungan masing-masing. Keempat, mengingatkan pimpinan MPR dan DPR untuk tidak mengajak dan memberikan ruang gedung MPR dan DPR untuk diduduki massa.

Kelima, meminta Kepolisian RI menindak tegas, independen, dan tidak terpancing provokasi politik dalam mengusut dugaan penistaan agama.

"Tangkap elite politik yang turut mengobarkan 4 Nopember 2016 yakni Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Rizieq Shihab," tegas Bernard Halolo. (*)

Editor: Didik Trio
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved