MA Hukum PT Merbabu Pelalawan Lestari Rp 16 Triliun karena Pembalakan Hutan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik pidana Rp 16 triliun terhadap PT Merbabu Pelalawan Lestari terkait kasus pembalakan ribuan hektare

MA Hukum PT Merbabu Pelalawan Lestari Rp 16 Triliun karena Pembalakan Hutan
Wakil Ketua KPK, La Ode Muhamad Syarif 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik pidana Rp 16 triliun terhadap PT Merbabu Pelalawan Lestari terkait kasus pembalakan ribuan hektare hutan di Riau yang dijatuhkan Mahkamah Agung.

Wakil Ketua KPK La Ode Muhamad Syarif mengungkapkan putusan tersebut bisa menjadi yurisprudensi untuk kasus-kasus selanjutnya.

"Itu adalah salah satu yurisprudensi yang bagus," kata Syarif saat penutupan International Business Integrity Conference 2016 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Syarif berharap agar pemidanaan terhadap korporasi atau perusahaan di bidang lingkungan hidup juga bisa diterapkan dalam kasus-kasus korupsi.

"Kalau lingkungan hidup bisa melakukannya, seharusnya kasus-kasus korupsi juga bisa melakukan hal yang sama," kata Syarif.

Sekadar informasi, KPK mengungkapkan Peraturan Mahkamah Agung terkait pemidaan korporasi pada kasus korupsi sebentar lagi akan ditandatangani.

Perma tersebut menjadi acuan dalam penyidikan kasus korupsi dan yang menjadi tersangka bukan lagi pejabat melainkan badan atau perusahaan.

Sebelumnya, Mahkamah Agung memvonis PT Merbabu Pelalawan Lestari Rp 16 triliun karena membalak ribuan hektare hutan di Riau.

Pembalakan tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

Secara rinci, kerugian yang harus dibayarkan PT Merbabu kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah Rp 16.244.574.805.000

Nilai tersebut akibat kerusakan lingkungan hidup di hutan seluas 5.590 hektare yakni sebesar Rp 12 triliun.

Mahkamah Agung juga memutusan perusahaan tersebut terbukti merusak lingkungan lahan seluas 1.873 hektare dengan nilai kerugian Rp 4 triliun.

Putusan tersebut diputuskan majelis hakim Prof Dr Takdir Rahmadi sebagai ketua dan Dr Nurul Elmiyah serta I Gusti Agung Sumanatha sebagai hakim anggota. (*)

Editor: Ernawati
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved