Renungan Menyambut Hari Guru

Bukan Hanya Mengejar Sertifikasi

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang berakar

Bukan Hanya Mengejar Sertifikasi
BPost Cetak
Rahmad Ba'agil 

Oleh: Rahmad Ba’agil
Pendidik pada Program Studi PGMI
IAIN Antasari Banjarmasin

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Sebagai bentuk penghormatan maupun pengakuan Negara kepada guru dan PGRI sebagai organisasinya, pemerintah Republik Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994 menetapkan 25 No­vember (hari kelahiran PGRI) sebagai Hari Guru Nasional. Tanggal 25 November selalu diperingati sebagai hari guru yang tidak ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Guru adalah sebuah profesi yang mulia dan tidak semudah yang dibayangkan sebagian orang. Pendidik harus mempunyai empat kompetensi dasar guru profesional, menurut UU Nomor 14 Tahun 2005 yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Profesi guru sekarang menjadi profesi yang cukup diimpikan oleh sebagian besar gene­rasi muda, hal ini dapat kita lihat, ketika fakultas atau sekolah tinggi yang berbasis pendidikan atau menghasilkan calon pendidik dalam setiap penerimaan mahasiswa baru mendapat peminat yang cukup tinggi.

Saya tidak tahu, apakah itu karena dalam setiap pe­nerimaan CPNS formasi guru hampir selalu ada, sertifikasi bagi guru atau memang niat dari awal ingin jadi guru. Soal ini, tentu merekalah yang bisa menjawabnya.

Tema peringatan Hari Guru Nasional ke-71 tahun 2016 adalah Guru dan Tenaga Kependidikan Mulia karena Karya, tema yang masih sama dengan tahun lalu. Namun, tentu kita sepakat bahwa guru adalah profesi yang mulia karena karyanya dalam mendidik anak bangsa yang merupakan cikal bakal para pemimpin bangsa ini di masa depan.

Guru atau pendidik yang dalam pasal 39 ayat 2 disebutkan, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Kemudian pada pasal selanjutnya, pasal 40 pada ayat 1 butir a, menyebutkan mereka berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai.

Berhenti pada poin ini, kita akan langsung teringat dan membayangkan gaji para guru honor yang tentu saja tidak sesuai dengan definisi kata pantas dan memadai tersebut.

Memang ada program sertifikasi guru yang cukup memberi angin segar bagi para guru honor, tetapi apabila kita lihat persyaratan untuk tahun 2016 ada persyaratan yang menurut hemat saya akan terasa sulit diwujudkan atau diperoleh oleh para guru honor sekolah negeri. Persyaratan tersebut adalah pada poin SK Honor yang ditandata­ngani oleh kepala daerah atau atas nama kepala daerah dalam hal ini gubernur/wali kota/bupati atau SK Guru Tetap Yayasan (GTY) yang ditandatangani oleh ketua yayasan.

Nasib Honorer
Kita dapat melihat tingkat kesulitan bagi guru honor di sekolah negeri ketimbang sekolah swasta atau yayasan. Mencari tanda tangan atas nama kepala daerah tentu lebih sulit ketimbang tanda tangan ketua yayasan. Para guru honor sekolah negeri ini mempunyai kewajiban yang sama, tetapi dalam proses pemenuhan persyaratan mereka untuk mengikuti seleksi penerima sertifikasi malah cenderung agak susah. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama.

Negara telah mengusaha­kan kesejahteraan bagi para guru, termasuk didalamnya adalah para guru honor, tetapi seringkali niat baik ini terkendala oleh masalah klasik bagi semua pihak yaitu ma­salah dana atau anggaran. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 14 dan pasal 15 ayat 1, mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berhak memperoleh peng­hasilan di atas kebutuhan hidup minimum.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2015 mengeluarkan petunjuk teknis pemberian subsidi tunjangan fungsional (STF) bagi guru bukan PNS jenjang pendidikan dasar dengan beberapa syaratnya yaitu sebesar Rp 300.000 (kena pajak).

Wujudkan Masyarakat Beradab
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembang­nya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

Hal ini tertulis dalam UU Sisdiknas pasal 3, tetapi dalam kenyataannya kita harus mengelus dada melihat efek negatif globalisasi yang terjadi dewasa ini, para guru terkesan menjadi pihak yang disorot. Padahal orangtua dan lingkungan masyarakat juga berperan dalam membentuknya. Ini perlu introspeksi diri kita bersama.

Jika ini dilakukan, sehingga pendidikan menjadi usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta kete­rampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Semoga dengan peringatan Hari Guru ke-71 ini, para guru semakin profesional dan sejahtera sehingga mampu menciptakan masyarakat yang beradab. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved