Orientasi Pendidikan Kita Tanpa Ujian Nasional

Kini diskursus ditiadakannya UN sudah menjadi konsumsi publik. Mereka yang mengatakan setuju memberikan pandangan, bahwa evaluasi

Orientasi Pendidikan Kita Tanpa Ujian Nasional
Cetak BPost
Moh Yamin 

Oleh: Moh. Yamin
Dosen di Universitas Lambung Mangkurat, Penulis Buku-buku Pendidikan

Terhitung sejak 2017, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy akan memberlakukan moratorium Ujian Nasional (24/11/16). Pertimbangannya adalah sudah cukup Ujian Nasional (UN) dijadikan pemetaan kualitas pendidikan secara nasional.

Hasil pemetaan dari beberapa kali UN sudah memperlihatkan bahwa ada 30 persen sekolah yang sudah berada di atas standar nasional. Sisanya, yakni 70 persen masih di bawah standar. Oleh karenanya, yang masih berada di bawah standar nasional akan mendapatkan treatment dengan langkah mendongkraknya agar mampu melampaui standar nasional secara bertahap.

Langkah operasional dari kerja dongkrak tersebut diwujudkan dalam bentuk melakukan revitalisasi mutu guru, sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional, dan komponen lain yang sesuai dengan kepentingan tujuan pendidikan nasional.

Kini diskursus ditiadakannya UN sudah menjadi konsumsi publik. Mereka yang mengatakan setuju memberikan pandangan, bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik berada di tangan sekolah dan guru sebagaimana yang diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003. Anggaran negara kemudian dapat dihemat dengan sedemikian luar biasa, sehingga porsi anggaran tersebut dapat dioptimalisasi untuk pembangunan gedung-gedung sekolah dan atau rehabilitasi sekolah-sekolah yang layak dibenahi.

Sementara yang mengatakan pesimistis atas dihapuskannya UN adalah memberikan pandangan bahwa orientasi pendidikan ke depan tidak akan jelas langkah pergerakannya, sebab sekolah-sekolah se-nasional akan bekerja sendiri untuk menyesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional. Tanpa keterlibatan pemerintah, pelaksanaan pendidikan di daerah-daerah akan berlangsung tanpa pengawasan yang holistik, terutama bahan evaluasi belajar siswa.

Kebijakan Nyata
Pasca pernyataan (bisa disebut keputusan seorang mendikbud) dihapuskannya Ujian Nasional (UN), kita memerlukan langkah dan gerakan konkret dari seorang Muhadjir Effendy agar kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan nyata dalam pembangunan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di republik ini.

Adanya guyonan satire yang kerap muncul di tengah masyarakat bahwa “ganti menteri, ganti kebijakan” jangan sampai menjadi kebiasaan buruk dari satu rezim ke rezim yang kemudian justru melahirkan disorientasi gerak pendidikan nasional.

Contoh sederhana adalah hasil kerja keras Mendiknas M Nuh yang melahirkan Kurikulum 2013 kemudian dibatalkan pelaksanaannya di era Anies Baswedan sebagai Mendikbud yang konon akan melahirkan kurikulum nasional, tapi kemudian tidak terlaksana karena (di)lengser(kan).

Mungkin apabila kita semua ingat Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (Ebtanas) dimana evaluasi belajar siswa diserahkan ke sekolah, apakah ini yang dimaksud oleh Muhadjir Effendy. UN dihapus dan diganti dengan Ebtanas. Ini berarti bahwa penilaian akhir belajar siswa dilakukan melalui sekolah. Pertanyaannya adalah bagaimana mengukur keberhasilan capaian pendidikan setiap sekolah secara nasional atau keberhasilan pendidikan di setiap daerah ketika kebijakan UN? Apakah dibuat rambu-rambu kebijakan tersendiri?

Kebijakan apapun yang dikeluarkan seorang mendikbud, jangan dan bukan semata kebijakan sensasional yang tidak memiliki dampak nyata bagi perubahan mutu pendidikan secara nasional.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: BPost Online
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help