Problem Penerapan UU Aparatur Sipil Negara

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dibentuk melalui UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). KASN sebuah

Problem Penerapan UU Aparatur Sipil Negara
BPost Cetak
J Fudhoil Yamin 

Oleh: J Fudhoil Yamin
Inspektur Pemko Banjarmasin

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dibentuk melalui UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). KASN sebuah lembaga nonstruktural yang mandiri, bebas dari intervensi politik.

Dibentuk di tengah kekaguman (inferiority complex) keberadaan Komisi Aparatur Sipil di berbagai belahan dunia dan pesimisme masyarakat yang antara lain menyatakan, “Banyak lembaga nonstruktural justru menghambat kerja pemerintahan, tumpang tindih, berbenturan, pemborosan, dibentuk tanpa analisis yang tajam, cenderung reaksioner terhadap permasalahan yang dihadapi” (Mahfud MD, Kompas 19 Juli 2011).

Di dalam hukum ketatanegaraan, sebagai sebuah lembaga State Auxiliary Organs (lembaga pembantu), disamping Kementerian PAN-RB, Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara, KASN diberikan tugas, wewenang luar biasa oleh UU ASN.

Banyak langkah dan rekomendasi yang sudah dibuat oleh KASN kepada pemerintah daerah sebagai perwujudan dalam menjalankan kewenangannya.

Namun dalam tata kelola peraturan perundangan, yang memiliki sifat hirarkis (stufenbau des recht), ada satu hal mendasar untuk dicermati dalam mengukur langkah KASN. Itu adalah pasal 42 UU ASN yang menyebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sekretariat, tata kerja, sistem dan manajemen SDM serta tanggung jawab dan pengelolaan keuangan KASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 41, diatur dengan peraturan presiden (perpres)”.

Pertanyaan mendasarnya adalah apakah selama ini dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya, KASN telah dibekali dengan perpres?

Menurut Hamid S Attamimi, peraturan presiden adalah pernyataan kehendak di bidang ketatanegaraan dan tata pemerintahan yang dibentuk presiden dan berisi pengaturan/regeling. Selama ini publik hanya mengetahui, bahwa presiden pernah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 141/M/2014 Tentang Susunan Keanggotaan KASN (Implementasi pasal 35, 40 UU ASN) dan Peraturan Presiden Nomor 118/2014 tentang Sekretariat Sistem & Managemen SDM serta Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan KASN (Implementasi pasal 37, UU ASN).

Munculnya kewenangan, karena ada aturan yang memberikan. Pemerintah atau lembaga apapun tidak boleh menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenangnya, tidak boleh berbuat sesuatu selain yang telah ditetapkan peraturan perundangan. Pemerintah atau lembaga, baru dapat menjalankan kewenangannya atas dasar peraturan yang mendasari tindakannya (bevoegheid).

Perlu Dikritisi
Undang-undang (UU) ASN sebagai UU yang menjadi induk penyelenggaraan reformasi birokrasi ASN, juga perlu dikritisi, karena terdapat pasal 134 UU ASN yang ‘menyandera’ UU ASN itu sendiri . Pasal 134 secara eksplisit menyebutkan, peraturan pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lama dua tahun terhitung sejak UU ini diundangkan.

Sejak UU ASN diundangkan pada 15 Januari 2014, sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) untuk menjalankannya. Dengan belum terbitnya PP sebagai peraturan yang menjalankan UU ASN itu, dapatkah UU ASN ‘beroperasi’? Dapatkah dijadikan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan birokrasi ASN?

Halaman
12
Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved