Seputar Banjarmasin

Mantan Kades Cantung Kanan Bantah Terlibat Proyek Pamsimas

Pembelaan yang dia tulis sendiri dan dibacakan langsung dihadapan majelis hakim yang diketuai A Jaini itu juga memaparkan kalau terdakwa tidak pernah

Mantan Kades Cantung Kanan Bantah Terlibat Proyek Pamsimas
banjarmasinpost.co.id/irfani rahman
Sidang mantan Kepala Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang Kabupaten Tanah Bumbu, Nurdin, di PN Tipikor Banjarmasin. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Terdakwa mantan Kepala Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang Kabupaten Tanah Bumbu, Nurdin, bersumpah tidak terlibat dalam proyek Pamsimas tahun 2012.

Terdakwa juga membantah telah menerima uang dari proyek Pamsimas dari Sukmaraga (telah divonis). Yang sebenarnya adalah menurur dia, Sukmaraga yang punya hutang dengannya.

Menurutnya ia dan keluarga sangat malu atas tuduhan itu. Ini dikatakannya ketika membacakan pembelaan atas tuntutan jaksa yang telah menuntutmya selama 18 bulan penjara.

Selain dituntut selama 18 bulan, terdakwa juga didenda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan badan. Terdakwa dinyatakan bersalah melanggat pasal 3 jo pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagai mana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Pembelaan yang dia tulis sendiri dan dibacakan langsung dihadapan majelis hakim yang diketuai A Jaini itu juga memaparkan kalau terdakwa tidak pernah mengurusi proyek pamsimas, karena itu bukan kewenangannya.

"Saya tidak pernah ikut pelatihan di Banjarmasin, karena memamg saya bukan pelaksana proyek pamsimas," ucap Nurdin.

Sementara, penasehat hukum terdakwa T W Warman memyatakan, bahwa tuntutan yang dibacakan jaksa dalam surat dakwaan tidak cermat dan jelas memuat kerugian negara akibat yang dilakukan terdakwa haruslah dinyatakan batal demi hukum. Dan surat tuntutan jaksa penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.

Terdakwa duduk dikursi pesakitan karena proyek pembangunan Pamsimas (Program Pengadaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) tahun anggaran 2012 yang dilaksanakannya selaku pembina LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) bersama Sukmaraga selaku Koordinator Malangkayan Rukun Bersatu, tidak sesuai dan hasil tidak dapat berfungsi.

Dalam pelaksanaan pembanguan proyek tersebut Kades selaku penasihat LKM tersebut menunjuk Sukmaraga sebagai pelaksana dengan nilai Rp231 juta yang bersumber dana APBD Kabupaten Kotabaru dan APBN.

Selain itu terdakwa bersama Sukmraga sebagai pelaksana pekerjaan hasilnya tidak sesuai , selain itu masih ada mata anggaran yang tidak sesuai peruntukan.

Perbuatan terdakwa yang mengakibatkan kerugian negara berkisar Rp103.845.000,-- sementara yang digunakan terdakwa hanya berkisar Rp38 juta lebih, berdasarkan perhitungan BPKP Kalsel tersebut. (*)

Penulis: Irfani Rahman
Editor: Mustain Khaitami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved