Sungguh Memberatkan

MENGAWALI 2017 ini, masyarakat Indonesia tampaknya dihadapkan pada situasi yang kurang menguntungkan. Sejumlah kebijakan yang tidak populer

Sungguh Memberatkan
BPost Cetak
Ilustrasi 

MENGAWALI 2017 ini, masyarakat Indonesia tampaknya dihadapkan pada situasi yang kurang menguntungkan. Sejumlah kebijakan yang tidak populer langsung mengadang dan bakal membebani kehidupan mereka.

Kebijakan dimaksud adalah berupa keputusan pemerintah pusat yang menaikkan tarif listrik bagi pelanggan 900 VA dan bahan bakar minyak (BBM).

Untuk listrik akan diberlakukan kenaikan dalam tiga tahap, dengan dalih pencabutan subsidi. Pada tahap pertama diberlakukan sejak 1 Januari 2017, dimana pemerintah mencabut subsidi bagi sepertiga dari 18,7 juta pelanggan listrik 900 VA. Tarifnya dinaikkan dari Rp 605/kWh menjadi Rp 791/kWh.

Pada tahap kedua diberlakukan Maret 2017 yakni dari Rp 791/kWh menjadi Rp 1.034/kWh. Selanjutnya, untuk tahap ketiga mulai Mei 201 diberlakukan untuk seluruh pelanggan 900 VA yakni menjadi Rp 1.352/kWh.

Seperti dilansir harian ini, kemarin (4/1/2017), 18,7 juta pelanggan 900 VA akan dikenakan tarif seperti pelanggan 1.300 VA, pada Juli 2017. Namun tarifnya tergantung naik turunnya Indonesian Crude Price (ICP) dan kurs dolar Amerika Serikat (AS). Kenaikan tarif ini dikukuhkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Listrik yang Disediakan oleh PLN.

Terkait BBM, Pertamina memutuskan kenaikan harga BBM nonsubsidi terhitung Kamis (5/1) pukul 00.00 WIB. Kecuali premium yang harganya tetap Rp 6.650, BBM jenis lainnya seperti pertalite, pertamax dan pertamina dex masing-masing naik Rp 300 dari harga semula.

Harga pertalite kini ditetapkan menjadi Rp 7.350, pertamax Rp 8.050, dan pertamax turbo Rp 9.100, serta pertamax dex (solar nonsubsidi) menjadi Rp 8.500.

Terakhir, harga solar naik sangat signifikan. BBM subsidi untuk mobil dan mesin disel ini mengalami lonjakan hebat dari semula Rp 5.150 menjadi Rp 7.200, atau naik Rp 2.050.

Tak hanya itu. ‘Penderitaan’ masyarakat Kota Banjarmasin juga bakal bertambah seiring kebijakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih Banjarmasin memberlakukan tambahan biaya beban tetap setiap bulan mulai Maret 2017.

Selain itu, PDAM setempat juga akan mengacu pada Permendagri tentang aturan pemakaian minimum. Setiap klasifikasi atau golongan pemakaian minimumnya 10 kubik. Artinya, dengan pemakaian di bawah 10 kubik, akan dikenakan biaya tetap 10 kubik.

Kabar kenaikan listrik, BBM dan air PDAM itu memang sangat memberatkan, terutama bagi masyarakat miskin yang perekonomian kurang baik. Kita tentu mafhum, hal itu akan berdampak pada kenaikan harga barang dan bahan pokok, serta komoditas lainnya.

Langkah pemerintah ini memang patut kita sesalkan, karena dilakukan hampir bersamaan. Apalagi, mulai hari ini (6/1) pemerintah juga mulai memberlakukan kenaikan tarif untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, seperti STNK, pelat nomor/TNKB, mutasi dan lain-lain, baik roda dua maupun roda empat oleh Kepolisian Republik Indonesia secara nasional.

Ini memang sungguh menyakitkan. Kita berharap pemerintahan Jokowi meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang tidak populer tersebut. Kalau toh menginginkan kebijakan itu tetap dijalankan, pemerintah tidak seharusnya menggelontorkannya secara bersamaan. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved