Akibat Aksi Tim Terpadu Portal Jalan Tambang, 15 Ribu Warga Kena Dampaknya

Apalagi sejak awal mereka yang melakukan pengangkutan di daerah itu tidak pernah mendapatkan peringatan lisan apalagi tertulis.

Akibat Aksi Tim Terpadu Portal Jalan Tambang, 15 Ribu Warga Kena Dampaknya
banjarmasinpost.co.id/irfani rahman
Sekjen Aspertam Solikin (berkacamata)paling kiri. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pelarangan angkutan bahan tambang batubara dan sawit menggunakan jalan negara sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2012 yang dilakukan Tim Terpadu Pemerintah Provinsi di daerah Margasari Kabupaten Tapin menuai reaksi dari Asosiasi Pemegang Izin dan Kontraktor Tambang (Aspektam).

Apalagi sejak 25 Januari lalu, Tim Terpadu memportal di tiga titik lokasi yakni satu di wilayah Barito Kuala dan dua di wilayah Margasari Kabupaten Tapin yang menujuke tiga pelabuhan tempat mereka mengirim batubara.,

Sekjen Aspektam M Solikin yang didampingi beberapa pengusaha batubara pemegang izin usaha pertambangan (IUP) , Selasa (31/1) sore mengatakan pihaknya mengapreasi langkah Pemprov yang hendak tegakan aturan Perda no 3 Tahun 2012 tersebut.

'Kita mengapresiasi langkah Pemprov apabila hendak tegakkan aturan Perda tersebut apalabila dijalankan dengan benar," paparnya.

Tapi dari pengaduan para penambang di kabupaten Banjar dan Tapin ternyata upaya penegakan hukum dari Pemprov itu ada beberapa kejanggalan dan sangat rugikan para penambang atau investor pelabuhan dan masyarakat.

Apalagi sejak awal mereka yang melakukan pengangkutan di daerah itu tidak pernah mendapatkan peringatan lisan apalagi tertulis.

Dampak penutupan jalan ini sendiri tak hanya dialami secara lokal, tapi juga regional bahkan internasional. Bahkan kalau dihitung sekitar 15 ribu orang terdampak dari hal itu.

Dimana dari usaha pertambangan tersebut terdapat 5.000 tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tak langsung 10 ribu jiwa yang bergerak di sektor pendukung usaha tambang,

Dan juga kerugian investasi dari ketiga pelabuhan dan investasi penambangan lainnya sekitar hampir Rp7 triliun.

"80 persen batubara kami supply batubara ke PLN , termasuk ke Jawa , Sumatera dan sangat kami sesalkan pemerintah sebagai fasilitator harus pertimbangkan dengan masak dan matang menyangkut dampaknya. (*)

Penulis: Irfani Rahman
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved