Pejabat PPTK Dinas Pasar Tanahbumbu Ini Minta Dibebaskan dari Dakwaan Jaksa Tipikor

Terdakwa melalui kuasa hukumnya Syahrani SH MH menyatakan kalau kliennya tidak terpenuhinya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri.

Pejabat PPTK Dinas Pasar Tanahbumbu Ini Minta Dibebaskan dari Dakwaan Jaksa Tipikor
banjarmasinpost.co.id/irfani rahman
Ilustrasi- Sidang di PN Tipikor Banjarmasin 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sidang dugaan korupsi dengan terdakwa Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu, Ronie Haryadi ST di PN Tipikor Banjarmasin memasuki babak baru, Selasa (31/1) siang.

Dimana terdakwa melalui kuasa hukumnya Syahrani SH MH menyatakan kalau kliennya tidak terpenuhinya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Ini disampaikan oleh Syahrani maupun terdakwa sendiri dalam nota pembelaan diihadapan majelis hakim yang dipimpin hakim Affandi.

Seperti diketahui Ronne Haryadi ST selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu, oleh JPU Abdon Toh, dituntut selama 15 bulan dan denda Rp50 juta subsidair dua bulan.

Abdon yakin kalau terdakwa melanggar pasal 3 UURI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menurut penasihat hukum terdakwa tidak lagi membuktikan unsur yang lainnya, karena dalam pembuktian unsur pidana harus terpenuhi semua unsurnya, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari tuntutan hukum,

Berdasarkan pertimbangan tersebut, ia memintakan kepada majelis hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan surat tuntutannya.

"Tetapi apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili klien kami ini berpendapt lain, mohon hukuman yang se adil adilnya, kata Syahrani mengakhiri pembelaannya.

Selain penasehat hukumny, terdakwa juga membacakan pembelaan tersendir yang mana
kepada majelis hakim yang mengadili perkaranya meminta agar dia dibebaskan dari segala dakwaan jaksa penuntut umum.

Sebelumnya, terdakwa yang terlibat dalam pembangunan pasar Manungal di Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, terdapat kekurangan volume pekerjaan.

Dengan anggaran Rp 5 M, pelaksanaan pekerjaan dimulai, dimana dalam pelaksanaan Ronne, bersama Andi Aminuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Menurut JPU Abdon dari Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, menyebutkan, akibat perbuatan terdakwa bersama para tersangka lainnya terdapat unsur kerugian negara sebesar Rp366.265.578,-. Kerugian ini akibat volume pekerjaan yang dinilai penyidik kepolisian tidak sesuai kontrak. (*)

Penulis: Irfani Rahman
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved