Berita Banjarmasin

Akibat Jalan Diportal Kerugian Penambang Ditaksir Rp500 Miliar Perhari

Pelarangan angkutan hasil tambang batubara dan sawit menggunakan jalan negara sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2012 yang dilakukan Tim Terpadu

Akibat Jalan Diportal Kerugian Penambang Ditaksir Rp500 Miliar Perhari
banjarmasinpost.co.id/irfani rahman
Sekjen aspektam kacamata paling kiri 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pelarangan angkutan hasil tambang batubara dan sawit menggunakan jalan negara sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2012 yang dilakukan Tim Terpadu Pemerintah Provinsi di daerah Margasari Kabupaten Tapin dan Batola membuat rugi para penambang yang melewati jalan itu untuk mengirim batubara.

Asosiasi Pemegang Izin dan Kontraktor Tambang (Aspektam) melalui Sekjen Aspektam M Solikin yang didampingi beberapa pengusaha batubara pemegang izin usaha pertambangan (IUP) mengeluhkan penutupan jalan membuat para penambang tidak bisa menjalankan bisnis dan ini bagi mereka pengusaha adalah hal memalukan karena tak bisa memenuhi perjanjian yang telah ada.

"Bagi kami pengusaha hal ini memalukan, karena pengusaha hidup dari kepercayaan," jelasnya.

Banyak kerugian di dapat seperti tak bisa mengirim batubara padahal telah ada perjanjian.

Selain kalau dihitung sekitar 15 ribu orang terdampak dari hal itu.D imana dari usaha pertambangan tersebut terdapat 5.000 tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tak langsung 10 ribu jiwa yang bergerak di sektor pendukung usaha tambang,

Dan juga kerugian investasi dari ketiga pelabuhan dan investasi penambangan lainnya sekitar hampir Rp7 triliun.

"80 persen ke kami supply batubara ke PLN, termasuk ke Jawa, Sumatera dan sangat kami sesalkan pemerintah sebagai fasilitator harus pertimbangkan dengan masak dan matang menyangkut dampaknya," tukasnya.

Selain itu, menurutnya. mereka juga melihat ada ilegal aspek jadi alas hukum yang tak tepat atau ilegal .Dimana menurut Perda no 3 Tahun 2012 itu angkutan tambang dilarang untuk melewati jalan nasional dan jalan provinsi.

Dimana pengertian Jalan nasional adalah jalan menghubungkan antar Provinsi dan jalan Provinsi adalah jalan menghubungkan ibu kota Provinsi dan Kabupaten

"Jalan yang diportal menuju pelabuhan itu jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten ke kecamatan dan secara undang-undang tak masuk jalan nasiomal dan provinsi, jadi tidak melanggar Perda No3 Tahun 2012," paparnya.

Menurutnya, para penambang yang memiliki IUP siap lakukan koordinasi dan siap dibina namun jangan dibinasakan,

"Kita harap jajaran seharusnya beri masukan ke gubernur yang benar, " paparnya seraya mengatakan akibat penutupan ini sehari total kerugian yang mereka dapat Rp500 miliar.

Terpisah, Direktur Lalu Lintas Kombes E Zulpan yang dikonfirmasi mengungkapkan Tim Terpadu telah melakukan sosialisasi sebelumnya dan info terbaru pihaknya dapat para perusahaan sudah mulai mengurus izin terkait Perda No 3 Tahun 2012 seperti membuat flyover

Menurutnya jika ada masyarakat atau asosiasi dirugikan dengan penutupan jalan tambang bisa datangi Balai Besar dan Badan Terpadu Satu Pintu.

"Juga bisa datangi Tim Terpadu Provinsi untuk diskusi atau hubungi Gubernur aatau Dinas Perhubungan," paparnya.

Penulis: Irfani Rahman
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help