Muhammadiyah Nilai Usulan Menteri Agama Minta Khatib Shalat Jumat Disertifikasi Bikin Resah Umat

Ia menambahkan, semestinya khotbah Jumat tidak berisikan hal-hal konfrontatif. Sebab, hal itu berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa.

Muhammadiyah Nilai Usulan Menteri Agama Minta Khatib Shalat Jumat Disertifikasi Bikin Resah Umat
Antara
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin 

Namun, wacana sertifikasi ini dinilai tak perlu oleh sejumlah anggota Komisi VIII DPR. Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mujahid menilai, sertifikasi yang diusulkan terkesan provokatif dan malah berpotensi menuai keributan.

"Kalau soal toleransi cukup lewat panduan di kalimat terakhir khotbah tanpa harus ada gelaran sertifikasi," papar Sodik.

Hal senada disampaikan anggota Komisi VIII, Kuswiyanto. Menurut dia, wacana tersebut kurang tepat sebab situasi saat ini sedang tidak kondusif.

"Maksud dan tujuannya bagus. Namun, momentumnya jangan sekarang. Saya minta Komisi VIII rekomendasikan hal ini harus digagalkan," papar dia.

Menanggapi hal itu, Lukman meminta agar Komisi VIII mengundang langsung ormas-ormas Islam yang mendatanginya dan mengusulkan program sertifikasi tersebut.

"Saya mengusulkan sebaiknya Komisi VIII mengundang ormas-ormas Islam, cari tahu seberapa besar kebutuhan terkait pengaturan ini. Pemerintah seperti saya ini hanya memfasilitasi aspirasi yang berkembang," tutur Lukman.

"Apa pun keputusannya, pemerintah tentu bertindak sesuai aspirasi masyarakat. Itu aspirasi besar yang direpresentasikan oleh ormas-ormas Islam. Ini bukan murni ide saya, justru mereka yang menghendaki adanya penataan dan pembinaan," lanjut Lukman.

Terlalu Dipaksakan

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Mora Harahap menyebut rencana Kementerian Agama (Kemenag) melakukan sertifikasi terhadap khatib Salat Jumat dinilai kurang tepat dari sisi waktu. Jika dipaksakan, kebijakan ini hanya akan menuai kontroversi di publik dan meresahkan umat Islam.

"Umat Islam hari ini sedang menghadapi tantangan dakwah yang cukup besar. Jika Kementeian Agama melakukan kebijakan ini, maka hanya akan menjadi wacana yang kontroversial dan sangat sensitif di kalangan umat karena memunculkan anggapan ada yang salah (dalam dakwah) selama ini," jelasnya.

Halaman
123
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help