Digaji Rakyat

Dari dua hari pelaksanaan razia tersebut, didapati puluhan ASN dari berbagai instansi baik Pemko Banjarmasin, Pemprov Kalsel maupun

Digaji Rakyat
BPost Cetak
Ilustrasi 

DUA hari terakhir, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin melakukan razia di Jalan Lambung Mangkurat tepat di depan Gedung DPRD Kalsel. Para aparat penegak peraturan daerah (Perda) mendapati para Aparatur Sipil Negara (ASN) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), keluar kantor saat jam kerja.

Dari dua hari pelaksanaan razia tersebut, didapati puluhan ASN dari berbagai instansi baik Pemko Banjarmasin, Pemprov Kalsel maupun Kementerian Agama (Kemenag) yang tidak mengantongi form izin saat keluar kantor.

Berbagai reaksi dari para ASN saat terjaring razia pun bermacam-macam. Ada yang beralasan ada keperluan mendadak, baru ke luar kantor, maupun berusaha menghindari razia dan bahkan menabrak petugas Satpol PP. Ada juga yang sengaja mencatut Gubernur Kalsel dengan harapan lolos dari razia tersebut.

Meski Satpol PP Kota Banjarmasin berhasil mendapati puluhan ASN yang tidak membawa form izin ke luar kantor, tetap saja keputusan pemberian sanksi diberikan langsung kepada instansi yang membawahi aparatur itu.

Sampai saat ini, belum terdengar ada satupun ASN di lingkup pemerintahan di Kalsel yang terkena sanksi ringan maupun berat. Kalaupun ada, sifatnya hanya teguran. Meski begitu, langkah represif yang dilakukan Pemko Banjarmasin harus diapresiasi.

Harap diingatt ebagai aparat pemerintah yang tugasnya melayani masyarakat, sudah seharusnya ASN memahami tupoksi dan keberadaanya di dalam instansi tersebut untuk apa. Di saat jam kerja, tentunya kiprah para ASN tersebut sangat dinanti masyarakat.

Selama ini melekat jelas di otak masyarakat bahwa ASN adalah pegawai yang mendapat gaji tinggi dengan kerja santai. Simak saja jika ada rekrutmen ASN, pasti peminatnya sangat banyak dan berjubel. Profesi ASN masih dianggap menjanjikan dengan jam kerja yang relatif longgar.

Padahal sejatinya, ASN itu adalah pelayan masyarakat. Gaji yang dicairkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) itu berasal dari pajak yang dibayar rakyat. Jadi pantas jika kemudian rakyat meminta lebih.
Bahkan jika ada rakyat yang kritis, tentu akan mempertanyakan apa saja yang telah dilakukan para ASN selama ini. Yang rakyat tahu, ASN hanya bekerja di balik meja dan dalam beberapa kesempatan justru terlihat santai. Apakah benar seperti itu?

Walau hanya menyoroti jam kerja, ASN seharusnya jangan risih dengan apa yang dilakukan Satpol PP. Seharusnya dengan hal ini, mereka lebih mawas diri dan menjalankan semua tugasnya dengan baik. Jangan kemudian berbalik memarahi petugas Satpol PP. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved