BanjarmasinPost/

Kementerian ATR Bakal Kenakan Pajak Lahan Nganggur

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) berencana memberlakukan pajak tanah yang menganggur.

Kementerian ATR Bakal Kenakan Pajak Lahan Nganggur
BANJARMASINPOST.CO.ID/RAHMADHANI
Lahan tidur di Jalan Brigjen H Hasan Basry Banjarmasin 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) berencana memberlakukan pajak tanah yang menganggur.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, Subhan Nor Youmil mengaku pihaknya sudah beberapa kali ada pembahasan mengenai hal tersebut.

Bahkan Komite IV DPD RI, kata Subhan beberapa waktu lalu sempat meminta masukan kepada pihaknya.

"Belum jadi undang-undang, masih wacana. DPD RI juga sempat minta masukan dari kami soal hal ini," kata Subhan, Kamis (16/2) siang.

Diakuinya, hal ini akan banyak membebani pemilik lahan.

"Kan lahan tidak produktif, tidak ada pemasukannya mereka. Mungkin kalau memang dikenakan, yang jelas-jelas mau dibangun apa. Atau dijadikan lahan perkebunan," katanya.

Bila Kementerian Agraria yang menarik, kata Subhan kemungkinan besar pemerintah daerah pun tidak akan mendapat apa-apa.

Di Banjarmasin sendiri, kata Subhan relatif kecil jumlah tanah kosong. Paling banyak, sisa di kawasan Basirih Banjarmasin Selatan.

"Kalau PBB, masuk kas daerah. Kalau pajak tanah menganggur ini sepertinya masuk kas pemerintah pusat kalau Kementerian yang menarik. Kita pun belum tahu ya perhitungannya nanti seperti apa," terangnya. (*)

Penulis: Rahmadhani
Editor: Syaiful Akhyar
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help