Dimana Kaki Gubernur Berpijak? (Sebuah Catatan tentang Kebijakan Perhutanan di Kalsel)

Dalam identifikasi spasial penulis, ada sekitar 545 desa yang wilayahnya berada dalam kawasan hutan maupun yang bersinggungan

Dimana Kaki Gubernur Berpijak? (Sebuah Catatan tentang Kebijakan Perhutanan di Kalsel)
BPost Cetak
Achmad Rozani 

Oleh: Achmad Rozani
Staf Kajian Spasial – GIS Eksekutif Nasional WALHI, Jakarta

Data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Selatan (Kalsel) pada 13 November 2016 tercatat sebanyak 50 persen wilayah Kalsel telah dikuasai izin pertambangan batubara dan perkebunan sawit. Dari 3,75 juta hektare wilayah Kalsel, sebanyak 1,2 juta hektare (33 persen) menjadi lokasi pertambangan batubara dan 618 ribu hektare (17 persen) berubah menjadi perkebunan sawit berskala besar.

Penguasaan atas izin-izin adalah grup dan korporasi besar pada bidang pertambangan (antara lain Adaro Energy dan Bumi Resources) dan perkebunan (Astra, Sinarmas, dan Sime Darby). Rata-rata perusahaan ini diduga telah merampas wilayah kelola rakyat dan menyumbang bencana ekologis di Banua.

Dalam identifikasi spasial penulis, ada sekitar 545 desa yang wilayahnya berada dalam kawasan hutan maupun yang bersinggungan dengan kawasan hutan dengan total luas 1,750 juta hektare atau 46,6 persen dari luas wilayah Kalsel dan berada dalam berbagai fungsi kawasan hutan.

Hutan-hutan itu merupakan sumber kehidupan masyarakat desa. Umumnya, masyarakat desa di Kalsel–juga di berbagai wilayah di Indonesia-- memiliki ketergantungan kuat terhadap kawasan hutan tersebut. Seharusnya fakta ini menjadi perhatian dan pikiran pemerintah daerah, karena hal ini seringkali berpotensi konflik. Terutama konflik keruangan dan kriminalisasi dalam hal pemanfaatan atas ruang pada kawasan hutan oleh masyarakat.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014, pemerintah menargetkan 7,9 juta hektare hutan dikelola dan dimanfaatkan masyarakat. Kini dalam RPJMN 2015–2019 pemerintahan Presiden Joko Widodo menargetkan akses pengelolaan dan pemanfaatan terhadap kawasan hutan melalui Program Perhutanan Sosial (PS) seluas 12,7 juta hektare. Pada tahun 2016, diharapkan telah tercapai 5,08 juta hektare.

Pemerintah juga menetapkan 9 juta hektare redistribusi lahan di luar kawasan hutan melalui program reforma agraria dengan kegiatan Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA. Seluas 4,1 juta hektare berasal dari kawasan hutan. Program perhutanan sosial dan reforma agraria ini merupakan bagian perwujudan Nawacita yaitu kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dan telah tercantum dalam RPJMN 2015 – 2019.

RPJMD Kalsel merupakan pedoman pelaksanaan dan prioritas pembangunan daerah untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam kurun waktu lima tahunan. Pada bab IV analisis isu strategis, dari hasil identikasi permasalahan dan dinamika isu strategis internasional, nasional dan regional, ada lima isu strategsi yang muncul yaitu kualitas sumber daya manusia, daya saing perekonomian daerah, kualitas dan kuantitas lingkungan, kualitas dan kuantitas infrastruktur perekonomian. Terakhir, yakni kinerja pemerintahan daerah.

Nah, pada 27 Agustus 2016, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengunjungi lokasi perhutanan sosial dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Kabupaten Tanah Laut. Lalu, 16 September 2016, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Sofyan Djalil berkunjung ke lokasi hutan lindung yang direncanakan menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Kunjungan dua menteri ke Kalsel itu menyimpan pesan politik yang kuat dan penting dalam kerangka kebijakan, rencana, dan program Pemprov Kalsel untuk memperhatikan agenda perhutanan sosial dan program reforma agraria. Tujuannya untuk memberi akses dan kontrol kepada rakyat atas tanah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurai ketimpangan penguasan.

Halaman
12
Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help