Berita Banjarmasin

Divonis Hakim Satu Tahun Penjara, PPTK Ini Pikir-pikir

Majelis hakim yang dipimpin hakim Affandi menjatuh vonis selama 12 bulan. Selain itu terdakwa juga dikenakan pidana denda Rp 50 juta

Divonis Hakim Satu Tahun Penjara, PPTK Ini Pikir-pikir
banjarmasinpost.co.id/dok
Ilustrasi sidang kasus korupsi di PN Tipikor Banjarmasin 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pasar Kabupaten TanahBumbu, Ronne Haryadi ST yang duduk sebagai terdakwa di PN Tipikor akhirnya divonis, Selasa (21/2/2017) siang.

Majelis hakim yang dipimpin hakim Affandi menjatuh vonis selama 12 bulan. Selain itu terdakwa juga dikenakan pidana denda Rp 50 juta subsidair selama sebulan.

Vonis majelis hakim ini lebih rendah dari tuntutan JPU Abdon dari Kejaksaan Negeri Tanahbumbu yang menuntut terdakwa selama 15 bulan dan denda Rp50 juta subsidair dua bulan.

Atas vonis ini jaksa serta terdakwa menyatakan piikir-pikir. Hakim sependapat dengan JPU kalau terdakwa yang terlibat perkara korupsi pada pembangunan pasar Manungal di Kecamatan Karang Bintang ini terdakwa melanggar pasal 3 UURI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

JPU menjelaskan, terdakwa tidak dibebani uang pengganti, karena yang menikmatinya adalah pelaksana pekerjaan yang kini masih buron alias DPO (daftar pencarian orang) pihak Kepolisian Tanahbumbu.

Menurut JPU pada pembangunan pasar Manungal di Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, terdapat kekurangan volume pekerjaan baru terbongkar pada tahun ini, sedangkan pelaksanaan pembangunan di laksanakan tahun anggaran 2013, sementara pelaksananya Siswanto selaku Direktur Utama PT Meratus Jaya Utama (PTMJU) kini masih masuk daftar pencarian orang (DPO) kepolisian Tanahbumbu.

Dengan anggaran Rp 5 miliar, pelaksanaan pekerjaan dimulai, dimana dalam pelaksanaan Ronne, bersama Andi Aminuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Menurut JPU Abdon dari Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, menyebutkan, akibat perbuatan terdakwa bersama para tersangka lainnya terdapat unsur kerugian negara sebesar Rp366.265.578,-. Kerugian ini akibat volume pekerjaan yang dinilai penyidik kepolisian tidak sesuai kontrak .

Penulis: Irfani Rahman
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved