Home »

Kolom

» Spirit

Ngeri Ngeri Sedap

mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman, dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi

Ngeri Ngeri Sedap
dokbpost
H Pramono BS

Oleh: Pramono BS

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo berharap terbongkarnya kasus korupsi KTP elektronik (KTP El) jangan sampai menimbulkan gejolak politik. Itu disampaikan menjelang sidang pertama kasus KTP El tanggal 9 Maret 2017 yang menghadirkan dua orang tersangka, mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman, dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil, Sugiharto. Harapan Agus Raharjo tak berlebihan karena bakal banyak orang terseret kasus ini.

Meski belum menjawab seluruh pertanyaan masyarakat, sidang Kamis (9/3) cukup menghebohkan karena banyak pejabat dan anggota DPR terlibat. Di antaranya mantan menteri, mantan sekjen, gubernur, ketua dan anggota DPR. Nama-nama mereka disebutkan satu persatu dalam surat dakwaan sehingga benar-benar terbuka.

Syukurlah tidak ada gejolak politik seperti yang dikhawatirkan sebelumnya. Rakyat sudah terbiasa menghadapi “kejutan-kejutan” seperti itu. Korupsi proyek pusat olah raga Hambalang, wisma atlet Palembang, perselisihan KPK vs Polri terkait penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan, kasus demo rusuh sampai aksi damai terkait tuduhan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama, penghinaan terhadap presiden, pilkada, semuanya menarik perhatian, berita-beritanya menggebu, tapi rakyat tenang-tenang saja.

Rakyat tak terpancing, tak ada gejolak politik. Selama ini yang bergejolak ya... mereka, para pelakunya saja. Dalam kasus korupsi yang tidak tenang hanya mereka yang bakal diseret KPK. Yang disebut dalam sidang tempo hari barulah menjadi pintu masuk untuk menyerat kakap-kakapnya. Tentunya bakal lebih seru dan ini pekerjaan besar buat pengadilan.

Yang bakal bikin ribut justru penolakan para penerima bancakan seperti mantan Ketua DPR Marzuki Ali yang langsung melaporkan KPK ke Bareskrim Polri. Ia disebut menerima Rp 20 miliar padahal menurut pengakuannya tidak menerima.

Para gubernur yang disebut juga mengelak, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey (semuanya dari PDIP). Para politisi seperti Anas Urbaningrum (mantan Ketua Umum Partai Demokrat), Nazarudin, Ketua DPR sekaligus ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, mantan Ketua DPR Andi Komarudin dan lainnya tidak atau belum berkomentar.

Bayangkan proyek KTP El senilai Rp 5,9 triliun, yang dibagi-bagi Rp 4,3 triliun atau 49 persen. Ini benar-benar mega korupsi terbesar yang pernah diungkap. Sejumlah pengamat menyebut ini merupakan korupsi terstruktur, dilakukan sejak proyek direncanakan.

***

Masyarakat juga berharap kasus KTP El ini bisa menjadi pintu untuk kasus besar lainnya. Sebab masih ada yang lebih besar dari KTP El, yaitu kasus dana talangan Bank Century yang jumlahnya lebih besar, Rp 6,7 triliun.

Halaman
12
Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help