Uji Nyali KPK

Mendengar kasus korupsi di negeri ini memang tak mengejutkan lagi, termasuk baru-baru ini mengenai kasus dugaan korupsi

Uji Nyali KPK
BPost Cetak
Muhammad Noor 

Oleh: MUHAMMAD NOOR SSOS MAP
Dosen STIA Tabalong
Peneliti Muda Irdepos Kalsel

Mendengar kasus korupsi di negeri ini memang tak mengejutkan lagi, termasuk baru-baru ini mengenai kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP El) yang menyeret sejumlah nama-nama besar di negeri ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerlukan waktu hampir tiga tahun untuk menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan KTP El.

Naiknya berkas penyidikan ke tahap penuntutan tidak sekadar menunjukkan eksistensi KPK. Hal itu juga menunjukkan nyali besar KPK dalam memproses hukum para elite politik yang terlibat korupsi. Kasus dugaan korupsi pengadaan KTP El merupakan tantangan bagi KPK untuk membongkar nama-nama yang terlibat proyek triliunan rupiah itu.

Kasus korupsi pengadaan KTP El akan memasuki babak baru dan saatnya KPK menunjukkan taringnya. KPK tidak perlu mengkhawatirkan pengungkapannya akan menimbulkan keguncangan, karena masyarakat justru mengharapkan lembaga antikorupsi ini bertindak tegas dan tidak tebang pilih.

Kasus korupsi pengadaan KTP El ini memang tergolong megaskandal dilihat dari besarnya kerugian negara. Nilai anggaran yang disahkan pemerintah dan DPR mencapai Rp 6 triliun lebih dengan kerugian negara diperkirakan Rp 2,3 triliun.

Berdasarkan pernyataan pimpinan KPK mengenai “nama-nama besar” dalam surat dakwaan dua tersangka korupsi KTP El terus menggelinding. Dua tersangka tersebut yaitu mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan. Dua mantan pejabat Kemendagri ini akan duduk di kursi terdakwa, tapi tampaknya keduanya bisa menyeret sejumlah tokoh yang ikut menikmati uang haram tersebut.

Korupsi pengadaan KTP El ibarat bola panas yang sedang menggelinding dan bakal terjadi tsunami politik bila KPK serius membongkar persekongkolan jahat orang-orang berdasi. Karena kasus ini menyeret puluhan tokoh politik dan birokrat. Ini adalah kejahatan kerah putih yang diduga kuat melibatkan eksekutif, legislatif dan korporasi. Kita memang harus menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah, tapi dengan semakin terbukanya siapa saja yang ditengarai terlibat, publik tentu menagih kinerja KPK untuk mengurai benang kusut dalam kasus bancakan duit negara.

Kepercayaan Publik
Menurut pendapat Robert Klitgaard (1996), pekerjaan memberantas korupsi memang tidak mudah dan bahkan sangat sulit. Pemberantasan korupsi membutuhkan agen-agen spesialis antikorupsi yang benar-benar independen. Agen pemberantasan korupsi itu harus menjaga kerjanya dari campur tangan pihak lain. Orang-orang yang terlibat dalam gerakan antikorupsi, mesti bersih dan dipercaya publik.

Untuk itu, sekalipun azas hukum praduga tak bersalah memang harus dijunjung tinggi, tetapi tugas pokok agen pemberantasan korupsi independen yang utama adalah membangkitkan atensi keterlibatan publik terhadap setiap isu korupsi di lingkungannya. Terutama yang akan, sedang atau telah ditangani lembaga antikorupsi.

Saat ini rakyat Indonesia menaruh harapan besar pada profesionalitas KPK melakukan penyelidikan kasus korupsi pengadaan KTP El. Berbagai pergelaran peradilan kasus korupsi selama ini, belum mampu melahirkan putusan yang betul-betul mengobati luka dan rasa keadilan rakyat. Kewenangan besar KPK tidak akan berarti apa-apa bila tidak disertai dengan tindakan berani dan progresif yang dibenarkan oleh hukum. KPK tidak perlu gentar melakukan tindakan progresif, termasuk melakukan revolusi nilai-nilai undang-undang korupsi yang menghambat pengungkapan kasus korupsi pengadaan KTP El.

Berani dan Radikal
Melihat belum maksimalnya komitmen dan kinerja KPK selama ini, sehingga wajar bila banyak menilai pola dan irama kerja KPK sama saja dengan kepolisian dan kejaksaan. KPK sepertinya hanya kuat di atas kertas (undang-undang), tetapi tidak bergigi saat dibawa ke realitas korupsi yang seharusnya dilahap kalau berhadapan dengan oknum pejabat yang punya beking politik. Kali ini dalam menangani kasus dugaan korupsi pengadaan KTP El, KPK harus mempersiapkan taring keberanian untuk menerkam para “nama-nama besar” pelaku dugaan korupsi tersebut.

Kiranya penting untuk menggarisbawahi pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) beberapa waktu lalu yang meminta KPK tuntas mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan KTP El. Ketua MPR menyebutkan sebagai uji nyali bagi KPK, apakah KPK berani mengungkap secara terbuka dan meminta pertanggungjawaban mereka di depan hukum. Memang kasus ini ujian bagi KPK sebagai lembaga antirasuah. Kasus tersebut menjadi ujian penegakan hukum secara adil tanpa pandang bulu. Sudah jamak diketahui, hukum di negeri ini seperti pisau yang tajam ke bawah tumpul ke atas. Hukum ditegakkan kepada rakyat kecil, tetapi sering ciut ketika menyangkut pejabat kelas berat atau tokoh politik besar.

Membayangkan nilai uang yang diduga dikemplang pun membuat publik geleng-geleng kepala. Yang pasti, publik kini menunggu keperkasaan KPK mengingat pihak-pihak yang terseret adalah “orang kuat”. Beberapa point yang perlu disoroti antara lain, lembaga antirasuah harus berani, jujur dan tidak tebang pilih dalam mengusut pihak-pihak yang terduga terlibat baik perorangan maupun korporasi. Kalau tidak, citra KPK bakal merosot dan kepercayaan publik akan luntur.

Keputusan ada di tangan KPK, tak usah khawatir dengan keguncangan publik. Masyarakat tidak akan terganggu, betapapun nama-nama yang tercantum dalam dakwaan adalah pejabat tinggi negara dan pemerintahan.

Kewenangan besar yang dimiliki KPK tidak akan berarti apa-apa bila tidak disertai dengan tindakan berani dan radikal. Disinilah sosok KPK harus tampil sebagai lembaga yang berani, tegas, terpercaya dan profesional. Jika pun begitu banyak kritik dialamatkan ke KPK yang begitu tajam dan memerahkan telinga, tentu bukan bermaksud menghancurkan KPK. Tetapi memotivasi KPK agar lebih meningkatkan kinerjanya.

Selain itu ada kekuatan rakyat dibelakang KPK yang selalu mendukung kinerja KPK. Rakyat yang selalu berharap mampu mengungkap kasus-kasus korupsi besar di negeri ini tanpa gentar dan takut terhadap ancaman, serangan balik, dan upaya-upaya pelemahan terhadap KPK. Jika kasus KTP El ini berhasil diungkap hingga tuntas, maka KPK akan semakin dipercaya rakyat dan ditakuti para koruptor. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help