BanjarmasinPost/

PPATK Sudah Endus Para Pihak Terkait Aliran Uang Korupsi E-KTP

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah menelusuri aliran dana orang atau lembaga yang terlibat dalam dugaan korupsi proyek E-K

PPATK Sudah Endus Para Pihak Terkait Aliran Uang Korupsi E-KTP
Tribunnews.com/ Nurmulia Rekso Purnomo
Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah menelusuri aliran dana orang atau lembaga yang terlibat dalam dugaan korupsi proyek E-KTP.

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan selain menelusuri siapa saja yang terlibat, pihaknya pun menelisik berapa nominal yang diterima.

"Iya kita juga sudah melaporkan (ke penegak hukum), tapi kita tidak boleh menyebutkan siapa saja," ujar Kiagus Ahmad Badaruddin di kantor Kemenpolhukam, Jakata Pusat, Senin (20/3/2017).

Proyek e-KTP dianggarkan lebih dari Rp 5,9 triliun.

Diduga sebagian besar diantaranya menjadi bancakan sejumlah pihak.

Dua orang yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa adalah Irman dan Sugiharto, mantan pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam kasus tersebut mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, disebut menerima uang 4,5 juta dollar Amerika Serikat (AS), dan Rp 50 juta.

Selain itu, disebut juga nama Setya Novanto yang kini menjabat sebagai Ketua DPR, Yasonnna H Laoly yang kini menjabat Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Serta Ganjar Pranowo yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah.

Anggaran proyek tersebut disusun sekitar tahun 2009.

Dalam pelaksanaannya selama bertahun-tahun, tidak pernah terendus adanya penyimpangan, sampai akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kasus tersebut.

Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, disebut bahwa penyimpanga-penyimpangan tersebut bisa tidak terendus karena pemenang proyek menyuap orang-orang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Apakah PPATK mengendus para auditor yang seharusnya bisa melacak terjadinya sejak awal, Kiagus Ahmad Badaruddin tidak mau menjawabnya.

Kata dia hal terseut adalah bagian dari penyidikan, dan bukan kewenangannya untuk mengungkap. (*)

Editor: Ernawati
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help