BanjarmasinPost/
Home »

Kolom

» Tajuk

Sinergisme Korupsi

korupsi masih menjadi momok di Brazil. Berbagai skandal korupsi tumbuh subur dan menjadi bagian dari

Sinergisme Korupsi
BPost Cetak
Ilustrasi 

PEMERINTAH Brazil tengah gonjang-ganjing. Sedikitnya 100 politisi di negeri Samba ini terlibat kasus korupsi skala masif. Mengutip kantor berita Agence France Presse (AFP), korupsi berjemaah terkait perusahaan minyak negara, Petrobas, itu melibatkan presiden dan dua mantan presiden. Jaksa penuntut umum telah meminta izin kepada Mahkamah Agung untuk menyelidiki para politisi yang kini duduk sebagai anggota kongres, menteri dalam kabinet Presiden Michel Temer yang diyakini terlibat dalam korupsi besar-besaran pada Petrobas.

Seperti di negeri kita, Indonesia, korupsi masih menjadi momok di Brazil. Berbagai skandal korupsi tumbuh subur dan menjadi bagian dari gaya hidup para elite politik di negara yang juga terkenal dengan banyak kartel narkotika itu. Tak heran, jika Brazil menempati tingkat korupsi tertinggi di Benua Amerika bersama Meksiko.

Di daratan Asia Timur, skandal korupsi menerpa pemerintah yang kini berkuasa di Korea Selatan. Presiden Park Geun-hye, dimakzulkan dari kursi kepresidenan lantaran terlibat skandal korupsi, pekan tadi. Selain Park Geun-hye, ikut pula terlibat dalam skandal korupsi terbesar di negeri Ginseng itu, bos Samsung, Jay Y Lee.

Dan, memang, kejahatan bernama korupsi selalu terjadi di mana-mana. Tidak hanya di negara dengan sebutan miskin, tapi praktik korupsi juga tumbuh subur di negara-negara maju. Pendek kata, korupsi adalah kejahatan yang kerap menyilapkan siapa saja yang memiliki kuasa dan kewenangan untuk melakukan sebuah tindakan asosial.

Bagi kita di Indonesia, mendengar kata korupsi sudah merupakan hal yang lumrah. Kita justru merasa aneh jika dalam sehari tidak mendapat warta sebuah kasus korupsi di negeri ini. Bukan apa-apa. Jujur harus kita katakan korupsi sudah menjadi gaya hidup para pemangku kebijakan, politisi, dan pelaku usaha di negeri ini. Sinergi atau kolaborasi ketiganya itu yang saban hari kita baca dan simak di banyak media massa.

Dan, kolaborasi paling gres yang kita dapat adalah skandal proyek kartu tanda penduduk (KTP) berbasis elektronik. Terbukti bahwa sinergi, pemangku kebijakan, politisi dan pelaku usaha itu benar-benar ciamik dalam menguras uang negara. Uang rakyat sebesar Rp 2,3 triliun lebih mampu disulap masuk ke kantong tiga unsur jahat tersebut.

Bisa jadi inilah kejahatan skala masif yang pernah ada di era reformasi ini. Fakta bahwa ada banyak orang penting di pemerintahan dan parlemen yang bermain memperebutkan ‘uang haram’. Hasil penyelidikan dan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kasus KTP El, tidak bisa dikatakan sembarangan. Data fakta-fakta sahih yang dimiliki KPK, adalah realitas bahwa proyek KTP El telah menjadi sumber bancakan oleh para oknum jahat.

Wajar, mereka yang namanya disebut-sebut masuk dalam bagian kejahatan itu, menampik habis-habisan. Tapi, fakta bahwa adanya kejahatan korupsi berjemaah oleh tiga unsur di sana tidak bisa disangkal begitu saja. Angka-angka atau besaran uang yang mengalir ke sana-kemari itu adalah fakta yang tidak bisa disangsikan.

Pendek kata, kejahatan itu tidak akan terjadi jika tidak ada kesempatan. Kini, tinggal bagaimana hukum menempatkan diri secara adil. Kita tidak ingin apa yang telah dilakukan KPK menjadi bias hanya karena adanya kekuatan jahat berusaha menyilapkan kasus tersebut. Tegakkan hukum sebagaimana keharusannya –yang tidak memandang siapa yang menjadi subjeknya; apakah dia penguasa, politisi atau pengusaha. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help