BanjarmasinPost/
Home »

Kolom

» Tajuk

Jangan Main Mata

Penyelidikan dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Kalsel sudah dimulai sejak Juni 2016.

Jangan Main Mata
BPost Cetak
new-Tajuk-harian 

KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Kalsel tengah membidik sejumlah anggota DPRD Kalsel terkait dugaan penyimpangan penggunaan anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Kalsel periode 2014-2019.

Seperti diberitakan harian Banjarmasin Post edisi Senin (20/3/2017), kejaksan telah meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna menguatkan apakah ada kerugian negara dalam kasus tersebut.

Penyelidikan dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Kalsel sudah dimulai sejak Juni 2016. Kabarnya, 55 anggota DPRD Kalsel sudah dipanggil dimintai keterangan.

Kabarnya, anggaran perjalanan dinas yang ditelisik Kejati Kalsel adalah anggaran kunjungan kerja 2015 ke Jakarta untuk studi banding. Kegiatan itu adalah kegiatan lintas komisi atau disebut Panitia Khusus di Desember 2015.

Anggota DPRD diduga memanfaatkan atau mendapatkan dana akomodasi Rp 8 juta per hari. Sementara unsur pimpinan diduga menerima Rp 8,5 juta per hari. Menurut aturan, jika dana akomodasi tak digunakan, maka anggota dewan menerima uang tunai 30 persen dari dana yang disiapkan untuk akomodasi.

Diduga, demi mendapatkan uang 30 persen dari akomodasi, sejumlah wakil rakyat membuat laporan bermacam-macam. Ada yang mengaku punya rumah di Jakarta, ada pula yang melapor selama kunjungan kerja menginap di rumah teman atau keluarga.

Rupanya Kejati melihat peluang adanya dugaan korupsi memanfaatkan dana perjalanan dinas. Sebab, hasil penelisikan Kejati, sejumlah anggota DPRD malah menginap di hotel murah, tapi membuat laporan diduga palsu demi mendapatkan 30 persen dari anggaran akomodasi atau bersifat lump sum. Tim penyelidik sudah melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung.

Sementara itu, BPKP terus melakukan audit yang proses sudah mencapai 80 persen. Tindakan yang diambil pihak kejaksaan mengangkat kasus ini patut diacungi jempol. Karena memang, penyelewengan uang negara dengan berkedok perjalanan dinas sangat rentan terjadi.

Yang jadi pertanyaan, beranikah korps kejaksaan melanjutkan langkah beraninya mengungkap kasus ini hingga tuntas? Beranikah korps kejaksaan mengungkap kasus ini secara jujur dan menepikan kemungkinan intervensi dari pihak tertentu? Karena, mungkin kasus ini akan banyak melibatkan tokoh-tokoh politik yang cukup berpengaruh di Banua.

Tentu, masyarakat Banua menginginkan agar kejaksaan bekerja proporsional dan profesional. Jangan sampai terkesan pihak kejaksaan mengangkat kasus ini karena ‘ada udang di balik batu’.

Pihak BPKP pun dituntut bekerja secara jujur dalam mengaudit untuk mengetahui ada tidaknya indikasi dan potensi kerugian negara dalam kasus ini. Karena kuncinya, jika hasil audit ada indikasi dan potensi kerugian negara, suka atau tidak suka, kejaksaan harus menindaklanjutinya dengan proses hukum selanjutnya.

Masyarakat Banua tentu juga berharap, kepada pihak BPKP dan kejaksaan tidak ‘main mata’ dengan pihak-pihak yang terkait kasus ini. Mudahan-mudahan, kasus ini diangkat bukan untuk ‘ditenggelamkan’ tanpa penyelesaian yang jelas.

Tak kalah pentingnya, masyarakat Banua tentu menginginkan adanya transparansi terkait pengungkapan kasus ini. Kita lihat dan kita tunggu saja bagaimana kerja BPKP dan kejaksaan selanjutnya. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help