BanjarmasinPost/

Jalur Kedua Diplomasi Terus Dikembangkan

Jalur kedua (second track) diplomasi terus dikembangkan DPR RI demi menyokong diplomasi tradisional yang dijalankan Pemerintah.

Jalur Kedua Diplomasi Terus Dikembangkan
net
Syaifullah Tamliha 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Jalur kedua (second track) diplomasi terus dikembangkan DPR RI demi menyokong diplomasi tradisional yang dijalankan Pemerintah.

Saat ini, tantangan global telah menarik Parlemen untuk aktif berpartisipasi dalam kancah hubungan internasional.

Sehingga peran parlemen tidak dapat lagi dipandang sebelah mata hanya sebagai pelengkap diplomasi yang dilakukan pihak eksekutif.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syaifullah Tamliha, dalam pertemuannya dengan civitas akademika Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Syaifullah mengatakan, dilihat dari perspektif sejarah, ide tentang diplomasi parlemen sebetulnya bukan sesuatu yang sama sekali baru.

Menurut dia, diplomasi parlemen telah dijalankan oleh para anggota senat Romawi, baik dalam format kekaisaran maupun republik.

Pada dekade 1970-an para anggota parlemen lintas negara Eropa, di antaranya Swedia, Jerman Barat dan Inggris, aktif menjalankan diplomasi parlemen dalam menuntaskan masalah-masalah yang timbul usai Revolusi Anyelir di Portugal periode 1974-1975.

"Peran parlemen tidak dapat dipandang sebelah mata hanya sebagai pelengkap diplomasi yang dijalankan pihak eksekutif," kata Syaifullah Tamliha.

Politisi PPP ini juga menyebutkan, secara faktual, keterlibatan Parlemen dalam berbagai peluang kerja sama internasional merupakan keniscayaan zaman.

Diplomasi yang dijalankan parlemen, tidak lagi bersifat second track. Diplomasi parlemen justru berkembang pesat melampaui diplomasi tradisional yang dijalankan Pemerintah.

Ketua Bidang Luar Negeri DPP PPP ini menyebut, pada praktik di lapangan DPR tidak hanya menjalankan diplomasi parliament to parliament.

"DPR juga membuka ruang komunikasi antara parlemen, bisnis, universitas, dan organisasi nonpemerintah (NGO) dari mancanegara," ucap Legislator asal Kalsel ini.

Syaifullah Tamliha pun berharap ke depan Indonesia harus memikirkan bersama implementasi diplomasi total yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

"Tidak terkecuali civitas akademika dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk turut menjaga kepentingan nasional Indonesia," jelasnya. (*)

Penulis: Rendy Nicko
Editor: Ernawati
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help