BanjarmasinPost/
Home »

Kolom

» Tajuk

Menunggu Ketegasan Pemprov

PERATURAN Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 43/2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba telah menegaskan

Menunggu Ketegasan Pemprov
BPost Cetak
Ilustrasi 

PERATURAN Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 43/2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba telah menegaskan, izin usaha pertambangan (IUP) yang berstatus non-clean and clear (Non-CnC) harus dicabut atau diakhirkan.

Batas waktu evaluasi izin IUP mineral dan batu bara (minerba) oleh pemerintah provinsi juga telah berakhir pada 2 Januari 2017 lalu. Didapat data, hanya 337 perusahaan pemegang IUP di Kalsel yang telah memiliki sertifikat CnC. Sedangkan 303 perusahaan IUP tidak mengurusnya atau tidak dinyatakan CnC. Sayangnya, aturan serta fakta empiris tersebut seperti diabaikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel.

Pemprov Kalsel melalui Dinas ESDM tidak mau mengambil keputusan mencabut atau mengakhiri izin 303 perusahaan IUP non-CnC. Alasan Kepala Dinas ESDM Kalsel, M Amin pun agak klise, yakni belum ada perintah mencabut atau petunjuk pelaksananya dari pusat. Padahal, penyelesaian CnC ini sejak 2014 menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bukankah pula Peraturan Menteri ESDM Nomor 43/21015 sudah kuat sebagai yurisprudensi penegakan aturan pertambangan, khususnya terkait perizinan. Lihat pula Permen ESDM Nomor 2/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang ESDM kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014. Mencabut IUP bermasalah adalah kewenangan gubernur.

Tapi, jika gubernur tidak melakukan pencabutan IUP non-CnC, Kementerian ESDM punya kewenangan untuk melakukan pencabutan. Di dalam pasal 152 Undang-undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Minerba (UU Minerba) jelas termaktub hal itu. Tentu, Pemprov Kalsel tidak ingin malu, kewenangan diambil lagi hanya gara-gara enggan bertindak tegas.

Kalau mau ditarik ke belakang, beberapa provinsi juga telah bertindak tegas mencabut IUP pada 2014. Jumlah perusahaan pemegang IUP yang dihentikan aktivitasnya pun tidak sedikit. Jambi menghentikan 134 IUP, Sulawesi Tengah 85 IUP, Sumatera Selatan 106 IUP serta Kalimantan Barat tujuh IUP.

Memang, IUP non-CnC tidak dibolehkan menambang dan melakukan aktivitas pertambangan, apalagi ekspor ke luar negeri. Jadi, dicabut atau tidak dicabut IUP, tetap saja perusahaan pertambangan itu kesulitan beraktivitas. Namun, bukan itu urgensi sebenarnya. Ketegasan Pemprov Kalsel lah yang jadi sorotan.

Ketidaksediaan untuk mencabut IUP non-CnC mengesankan Pemprov Kalsel menjadi pelindung perusahaan yang tidak taat aturan. Keengganan untuk mencabut IUP non-CnC pun bisa menjadi rapor buruk bagi Pemprov Kalsel dalam upaya pelestarian lingkungan.

Sudah jadi rahasia umum, banyak sekali perusahaan pertambangan yang tidak melakukan kewajiban untuk reklamasi. Pengelolaan pascatambang masih menjadi pekerjaan rumah bagi provinsi yang menerbitkan IUP termasuk Kalsel. Jika Pemprov Kalsel masih mengandalkan sektor tambang sebagai komoditas utama penghasilan asli daerah, maka jangan abai dalam urusan CnC ini. Ingat, tanpa CnC, aktivtas tambang terganggu. Dan, ingat pula tak selamanya tambang berjaya. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help