Berita Pendidikan

Kadisdik Batola Benarkan Adanya Wacana Membantu Pendanaan Komite Sekolah

Sejak terbitnya Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2016 tentang larangan pungutan. Wacana membantu pendanaan komite sekolah muncul dari Kabupaten Batola

Kadisdik Batola Benarkan Adanya Wacana Membantu Pendanaan Komite Sekolah
net
Ilustrasi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sejak terbitnya Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2016 tentang larangan pungutan. Sekolah di Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) lebih berhati-hati, terutama dengan menggunakan uang komite sekolah.

Dana komite sekolah pun tidak maksimal jadinya dikumpulkan dari siswa, sebab sifatnya sukarela dan tidak boleh mengikat ke siswa.

Sejak itu diterapkan, sekolah-sekolah pun kelimpungan untuk mencari pendanaan menutupi kekurangan dana yang ada di sekolah. Sebab mengandalkan dana Bantauan Operasional Sekolah (BOS) saja tidak cukup.

Geliat ini sudah didengar oleh pihak Dinas Pendidikan di Batola. Bahkan sudah ada muncul wacana akan membantu sekolah tingkat atas terutama berkaitan dengan pendanaan komite sekolah.

Wacana itu dikeluarkan oleh Bupati Batola, Hasanudin Murad yang mana ketika melimpahkan kewenangan SMA/SMK dan pendidikan khusus ke SMA ke pemerintah Daerah di Provinsi Kalsel.

"Wacana itu muncul dari Pak Bupati kami di Batola, beliau akan memikirkan menaikkan martabat dan peran komite sekolah di SMA, kalau pendanaan kurang berapa, ada wacana akan dibantu," kata Kadisdik Batola, Sumarji, dihubungi, Jumat (14/4). (*)

Penulis: Nurholis Huda
Editor: Syaiful Akhyar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved