Berita Kabupaten Banjar

Camat Juga Dibebani Target PAD

Camat dan aparaturnya kini tidak hanya dibebani pelayanan administrasi pemerintahan tetapi kini mereka juga mendapatkan beban target pendapatan daerah

Camat Juga Dibebani Target PAD
banjarmasinpost.co.id/hari widodo
Badan Pendapatan Daerah (BAPEDA) Banjar menggelar rapat evaluasi realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Aula Barakat. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Camat dan aparaturnya kini tidak hanya dibebani pelayanan administrasi pemerintahan tetapi kini mereka juga mendapatkan beban target pendapatan daerah (PAD).

Tahun ini, mereka telah diberikan kewenangan untuk memberikan perizinan IMB komersil dan juga PBB.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Banjar H Syachrialuddin mengungkapkan itu saat memimpin rapat evaluasi realisasi target pendapatan asli daerah triwukan pertama 2017 di Aula Barakat, Rabu (19/4).

Menurut Syachrial, melalui perbup no 16/2013 tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat maka telah diberikan kewenangan untuk memberikan IMB komersial untuk perumahan skala kecil maksimal lima unit rumah.

Selain IMB, sambungnya, tahun ini mereka diberikan kewenangan untuk melakukan penagihan PBB.

"Dengan kewenangan itu camat tahun ini juga memiliki target capaian PAD," katanya.

Dengan adanya target ini, sambungnya, pihaknya, akan memasukkan PAD termasuk PBB.

Tanpa anggaran, tentu camat akan kesulitan mencapai target PAD yang dibebankan kepadanya.

Misalkan saja, untuk kegiatan operasi sisir tentu harus ada anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut.

"Kami akan anggarkan untuk kegiatan camat dalam menggali PAD. Mereka, juga harus melaporkan progres capaian PAD maupun PBB," katanya.

Ketua Forum Camat, Junaidi mengatakan, terkait dengan izin IMB komersil perumahan masukan dari developer kalau bisa tidak hanya lima unit rumah izinnya diberikan tetapi ditambah menjadi tujuh atau sepuluh unit rumah. Alasannya, karena kebanyakan mereka developer kecil.

Kemudian, juga banyak IMB terkendala ketentuan garis sempadan terutama untuk rumah-rumah bahari. Ketika mereka merehab rumah, IMB tidak bisa diberikan karena melanggar garis sempadan jalan.

"Kalau bisa ada pengecualian atau pemutihan untuk rumah-rumah bahari ini," katanya.

Penulis: Hari Widodo
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help