BanjarmasinPost/

Berita Banjarmasin

Anggota DPD RI ini Nilai Kepala Daerah Tak Perlu Ragu Terbitkan SK Guru Honorer

Anggota Komite I DPD RI, Antung Fatmawati, menilai kepala daerah tidak perlu ragu menerbitkan SK bagi para guru honorer terkait Permendikbud

Anggota DPD RI ini Nilai Kepala Daerah Tak Perlu Ragu Terbitkan SK Guru Honorer
BANJARMASINPOST.CO.ID/RAHMADHANI
Anggota Komite I DPD RI Antung Fatmawati 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Anggota Komite I DPD RI, Antung Fatmawati, menilai kepala daerah tidak perlu ragu menerbitkan SK bagi para guru honorer, terkait dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2017.

Alasan para kepala daerah sendiri adalah berdasarkan PP Nomor 48 yang mana pemerintah daerah tidak boleh mengangkat tenaga honorer, sebenarnya berkaitan dengan pengangkatan PNS.

"Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi buat tidak menerbitkan SK. Ini hanya masalah administrasi," terangnya.

Pihaknya sendiri melihat sudah ada dua kabupaten yakni HSU di Kalsel dan Kutai Timur di Kalteng yang menerbitkan SK terhadap guru honorer.

"Di HSU tidak bergaji juga, jadi tidak perlu ada kekhawatiran jebol anggaran," terangnya.

Hal ini perlu perhatian pemerintah daerah lantaran guru honorer sendiri sebenernya masih diperlukan terkait masih kurangnya tenaga pengajar di Kota Banjarmasin khususnya.

"Harus bijaksana dan Arif melihat hal ini. Kalau pun ada gaji pun sebenarnya wajar karena ada sumbangsih mereka," terangnya.

Belum adanya penerbitan surat keputusan (SK) pengangkatan guru honorer oleh para kepala daerah membuat para guru honorer di gelisah.

Pasalnya, SK pengangkatan sendiri diperlukan agar para guru honorer ini mendapatkan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

Selama ini, pada guru honorer sendiri hanya memperoleh SK pengangkatan dari sekolah masing-masing.

NUPTK sendiri dinilai penting untuk peningkatan kesejahteraan para guru honorer.

Dengan mengantongi NUPTK, salah satu dampaknya guru honorer sendiri bisa mendapatkan insentif tunjangan guru non PNS yang besarannya sekitar Rp 300 ribu per bulan yang dibayarkan tiap tiga bulan. (*)

Penulis: Rahmadhani
Editor: Syaiful Akhyar
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help