BanjarmasinPost/

Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok Belum Dipatuhi

Di gedung wakil rakyat saja justru perda tersebut belum benar-benar dipatuhi oleh anggota dewan maupun karyawan di DPRD Banjar.

Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok Belum Dipatuhi
banjarmasinpost.co.id/jumadi
Papan pengumuman larangan merokok di kawasan RSUD dr H Soemarno Kualakapuas. 

Lagipula, setelah perda ini disahkan fasilitas pendukung berupa tempat khusus merokok belum siap.

" Dinas Kesehatan harus menyiapkan tempat-tempat untuk merokok ini," ujarnya.

Menurutnya dana kompensasi bea cukai rokok sebenarnya tiap Kabupaten/kota mendapatkan. Hanya saja, dananya dalam bentuk gelondongan sehingga dianggap itu bagian dari pendapatan daerah.

Padahal, dana tersebut diarahkan untuk Dinas Kesehatan, rumah sakit serta juga untuk pengobatan bagi warga yang terkena dampak rokok.

"Dananya cukup besar setahu kami ada sebesar Rp8 miliar. Dana itu, bisa digunakan untuk membangun fasilitas ruang khusus untuk merokok," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Banjar, H Ikhwansyah mengatakan dana cukai rokok semua masuk ke Dispenda. Dinkes, tidak menerima anggaran sebesar itu.

Namun, jika memang anggaran yang diusulkan Dinkes disetujui tentunya Dinkes merespon positif saran dewan.

"Tahun lalu dana cukai memang ada cuma besarannya kami tidak ingat. Sedangkan, Tahun 2017 secara garis besar tidak menyebutkan dana cukai rokok," katanya. (*)

Penulis: Hari Widodo
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help