BanjarmasinPost/
Home »

Kolom

» Tajuk

Antisipasi Salah Sasaran

Selain persiapan penyaluran, ada juga kabar lain yang menyertainya. Daftar penerima rastra pada 2017 berkurang dari tahun-tahun sebelumnya.

Antisipasi Salah Sasaran
BPost Cetak
Ilustrasi 

SEMPAT tertunda tiga bulan, kabar gembira bagi warga miskin di Kalimantan Selatan akhirnya datang. Sebanyak 26,8 juta kilogram beras akan didistribusikan ke 149.293 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 13 kabupaten/kota dalam program beras kesejahteraan (rastra) yang dulu dikenal dengan beras miskin (raskin).

Selain persiapan penyaluran, ada juga kabar lain yang menyertainya. Daftar penerima rastra pada 2017 berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan di Banjarmasin, penerima rastra berkurang hingga 2.000 orang.

Dari angka-angka ini bisa diterjemahkan bahwa warga miskin telah berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Bila pengertian ini dipakai, artinya ada peningkatan perekonomian. Masyarakat sudah makin sejahtera sehingga dinilai tak layak lagi menerima rastra.

Di sisi lain, di tengah pedapatan negara yang masih belum stabil, langkah penghematan terhadap subsidi memang paling banyak dilakukan. Sebagaimana sebelumnya harga minyak tanah dan terbaru program subsidi elpiji ukuran 3 kg yang informasinya bakal lebih dipersempit untuk masyarakat menengah bawah,-- karena disinyalir selama ini banyak salah sasaran--, sejumlah program pengetatan sedang dilakukan pemerintah.

Berdasar data Bulog, raskin sudah dimulai sejak 1998. Krisis moneter 1998 merupakan awal pelaksanaan raskin yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin.

Pada awalnya disebut program ini disebut sebagai beras Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi raskin mulai 2002, dan diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (social safety net), melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat, hingga berubah menjadi beras kesejahteraan.

Bila dirunut, sekian tahun lamanya, program ini ternyata masih tetap bertahan dan artinya memang masih banyak warga yang berada di bawah garis kemiskinan.

Namun, pengurangan jumlah penerima yang menandai makin meningkatnya kesejehtaraan masyarakat, ada baiknya disertai pengawasan yang makin ketat. Jangan sampai muncul pandangan, sudah barangnya sedikit, masih saja salah sasaran.

Selama ini penentuan kriteria penerima manfaat beras kesejahteraan seringkali menjadi persoalan yang rumit. Dinamika data kemiskinan memerlukan adanya kebijakan lokal melalui musyawarah tingkat desa atau kelurahan bahkan RT/RW. Sensitifnya pembagian beras, menjadikan musyawarah ini menjadi kekuatan utama program untuk memberikan keadilan bagi sesama rumah tangga miskin, selain data dari BPS.

Dalam praktinya, sebelum memulai distribusi, pengurangan penerima jatah harus disosialisasikan agar tidak menimbulkan gesekan di masyarakat. Mereka yang kehilangan haknya, harus tahu mengenai pengurangan tersebut. Karena pernah juga muncul kasus, dari jatah yang ada dibagi rata, sebagai bentuk antisipasi mengindari konflik warga.

Perlu diingat juga, jangan sampai juga ketua RT sebagai ujung tombak di bawah menjadi sasaran dari warga yang tidak terima jatahnya hilang. Di sisi lain, RT juga menjadi informan kepada pemerintah, benar tidaknya data terbaru yang mereka salurkan. Di ketua RT-lah, bisa diketahui informasi siapa saja warga yang benar-benar tidak mampu dan warga yang hanya sekadar berpura-pura miskin. Tepat sasaran menjadi kunci agar warga tak mampu benar-benar merasakan bantuan pemerintah. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help