BanjarmasinPost/

Ketika Intimidasi Sebabkan Siswa Mati

Apalagi jika tindakan guru tersebut tidak berkaitan dengan tugas mendidik, hanya untuk menutupi kecurangan yang telah dilakukan.

Ketika Intimidasi Sebabkan Siswa Mati
istimewa
Muhammad Syamsuri MPd, guru SMAN 2 Kintap, Kabupaten Tanah Laut 

Oleh: MUHAMMAD SYAMSURI MPD
Guru SMAN 2 Kintap Kabupaten Tanah Laut

Dunia pendidikan kembali dikejutkan oleh pemberitaan tentang meninggalnya seorang siswi SMK Negeri 3 Padangsidempuan akibat meminum racun rumput karena diintimidasi oleh guru. Intimidasi terjadi lantaran siswi tersebut mengunggah postingan di media sosial yang mengungkap kecurangan yang dilakukan oleh oknum guru saat Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) di sekolahnya.

Sungguh memilukan, seorang generasi penerus bangsa harus meninggal hanya karena ulah oknum guru yang berbuat curang yang tidak terima kecurangannya diketahui orang lain. Guru harus ingat, ketika melaksanakan tugas mendidik harus meniadakan tindakan kekerasan terhadap anak. Konsekuensi (hukuman) yang diberikan harus memperhatikan kaidah-kaidah.

UU Guru dan Dosen pasal 14 huruf (f) yang menyebutkan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memiliki kebebasan memberi penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik. Namun harus sesuai kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

Apalagi jika tindakan guru tersebut tidak berkaitan dengan tugas mendidik, hanya untuk menutupi kecurangan yang telah dilakukan. Merujuk UU 35/2014 pasal 1 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah tiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran. Termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Pasal 9 ayat 1 secara tegas menyatakan tiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Pasal 54 kembali menegaskan bahwa anak di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Adapun yang termasuk dalam katagori kekerasan adalah kekerasan fisik; menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, menghukum dengan berlari keliling lapangan, menghukum dengan cara push-up). Kekerasan psikis; memandang sinis, memandang penuh ancaman, mendiamkan, mengucilkan, meneror lewat pesan pendek telepon genggam atau e-mail, memandang yang merendahkan, memelototi, dan mencibir.

Kekerasan verbal; memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, mempermalukan di depan umum, menuduh, menyoraki, menebar gossip, memfitnah dan menolak. Kekerasan simbolik; gambar-gambar yang menyimbolkan kekerasan di buku-buku pelajaran, gambar-gambar yang menyimbolkan pornografi, gambar-gambar yang menyimbolkan diskriminasi, dan lainnyall yang sekarang banyak muncul dalam buku-buku pelajaran.

Kekerasan seksual; memegang, meremas bagian sensitif, berhubungan badan tanpa atau dengan paksaan, dan bentuk lain yang mengarah pada kekerasan seksual. Kekerasan cyber; mempermalukan, merendahkan, menyebar gossip di jejaring sosial internet (misal : Facebook, Twitter, dan lainnya).

Meski begitu, guru tidak boleh berkecil hati karena pemerintah juga membuat aturan tentang pelindungan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Peraturan Pemerintah nomor 74/2008 tentang Guru, pasal 41 ayat 3 menyebutkan bahwa guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu bekerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

Halaman
12
Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help