Banjarmasin Post Edisi Cetak

Orangutan Kini Jarang Terlihat, Pemprov Siapkan Kawasan Konservasi di HSU

Demikian pula bekantan yang hampir setiap hari bisa dilihat saat melintasi sungai yang menjadi jalur utama untuk keluar masuk desa.

Orangutan Kini Jarang Terlihat, Pemprov Siapkan Kawasan Konservasi di HSU

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - M Ardiansyah adalah kepala Desa Tampakang Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Dia lahir di sana. Tak heran kalau Ardiansyah sangat mengenal area hutan di sana.

Dulu, dia sering melihat orangutan bergelantungan di pohon besar. “Kadang melihat mereka berkelompok dengan berbagai ukuran,” ujarnya.

Demikian pula bekantan yang hampir setiap hari bisa dilihat saat melintasi sungai yang menjadi jalur utama untuk keluar masuk desa. Hewan lain seperti monyet dan burung juga sangat banyak.

Namun kini jumlah hewan itu tidak sebanyak dulu. Terlebih setelah adanya kebakaran hutan yang cukup luas pada 2003. “Sejak saat itu hanya monyet yang masih sering terlihat. Bekantan juga masih ada namun tidak sebanyak dan sesering dulu,” ungkap Ardiansyah.

Pepohonan besar juga masih banyak berdiri hingga membuat hutan di kawasan itu cukup lebat. Ardiansyah berujar, mungkin masih ada orangutan namun di hutan bagian dalam, karena dulu populasinya sangat banyak,” ujarnya, Jumat (21/4).

Ardiansyah sangat mendukung jika desanya dijadikan konservasi hutan karena tidak mengganggu warga. Disebutkan dia, kerbau rawa tidak pernah mencari makan di hutan, tapi memakan rerumputan di daerah rawa.

Meski seluruh wilayah desa berupa rawa, terdapat kawasana yang dipenuhi oleh pepohonan. Hutan yang sangat luas itu menjadi ekosistem berbagai hewan termasuk hewan dilindungi seperti bekantan dan orang­utan.

Data Dinas Kehutanan Kalsel, dari 13 kabupaten dan kota di Kalsel, ada empat kabupaten yang belum memiliki kawasan konservasi untuk flora dan fauna. Empat kabupaten itu adalah HSU, HST. Tapin dan Tabalong.

Pemkab HSU pernah mengajukan agar hutan di Desa Tampakang dijadikan area konservasi hutan, dengan mengubah statusnya dari hutan produksi yang bisa dikonversi (HPK). Hal itu dilakukan akibat kekhawatiran semakin menyempitnya area hutan yang juga mempengaruhi jumlah satwa langka di HSU.

Sayang, sejak peralihan kewenangan pengelolaan kehutanan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi, rencana itu seakan menguap begitu saja. Pemkab HSU tidak lagi memiliki dinas kehutanan sehingga tidak mengelola kawasan konservasi atau pun rencana pembentukannya.

Halaman
12
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved