Berita Hulu Sungai Tengah

Hadin Muhjad Sebut Tiga Hal yang Sering Jadi Permainan di Pelayanan Publik

Sebagai contoh, kata Hadin sistem pembayaran komisi untuk lelang proyek minimal diberikan 10 persen.

Hadin Muhjad Sebut Tiga Hal yang Sering Jadi Permainan di Pelayanan Publik
Banjarmasinpost.co.id/Hanani
Pada pertemuan Multi Stakeholder Forum and Collective Action PLN Berinteritas, Kerja Profesionala untuk Kalimantan Benderang, Rabu (26/4/2017) di Pendopo Kabupaten, PT PLN Kalselteng Area Barabai juga mengundang kalangan akademisi, dari Fakultas Hukum Universita Lambung Mangkurat Banjarmasin, Prof Hadin Muhjad.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pada pertemuan Multi Stakeholder Forum and Collective Action PLN Berinteritas, Kerja Profesionala untuk Kalimantan Benderang, Rabu (26/4/2017) di Pendopo Kabupaten, PT PLN Kalselteng Area Barabai juga mengundang kalangan akademisi, dari Fakultas Hukum Universita Lambung Mangkurat Banjarmasin, Prof Hadin Muhjad.

Dosen Fakultas Hukum Unlam itu membawakan materi Pungli dan Gratifikasi Pelayanan Publik. Dalam pemaparannya, Hadin menyebut, PLN menguasai sektor strategis, yang selain mengedepankan sisi pelayanan publik, juga mengemban misi profit.

Meski mendapat subsidi besar dari negara, perusahaan BUMN ini harus mampu membiayai diri sendiri.

“Intergritas sangat penting dalam membangun budaya bersih. Bersih dari KKN. Juga keterbukaan informasi publik, akuntabilitas, menuntut pegawainya selalu respons terhadap pelanggan,” kata Hadin.

Dia mengatakan, ada tiga hal yang sering dimainkan di sektor pelayanan publik tersebut, yaitu praktek uang pelican, pungli dan suap serta gratifikasi.

“Pelayan publik akan terganggu jika masalah tersebut masuk di PT LPN,” ujarnya.

Dia melanjutkan, dalam kasus pungli jika dibaca dengan KUHP sudah memenuhi unsur. Sebagai contoh, kata Hadin sistem pembayaran komisi untuk lelang proyek minimal diberikan 10 persen.

“Sulit memang bagi penegak hukum untuk menjeratnya, terutama untuk pembuktian. Tapi, secara nyata itu ada dan banyak dipraktekkan, ketika ada lelang proyek," katanya.

Menanggapi pernyataan Hadin yang mensinyalir adanya sistem komisi 10 persen pada pengadaaan barang dan jasa di berbagai instansi, Ketua Akli Banua Anam, Ismail, pun memberi kesaksian.

Menurutnya, sejak 1994 dia bekerja sebagai rekaman PLN, belum pernah ada potongan jasa atau pengadaan dari PLN sebagai komisi.

“Kami juga tak pernah memberi upeti. Sebab sistemnya, kerja dulu baru dibayar,” ujarnya.

Penulis: Hanani
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved