BanjarmasinPost/

Kelompok Perempuan Ini Minta Anies-Sandi Keluarkan Pernyataan Resmi Ciptakan Kedamaian Ibu Kota

Efek dari hal tersebut dipaparkan menimbulkan efek sektarianisme, perpecahan bangsa dan mengancam tata pemerintahan yang bersih.

Kelompok Perempuan Ini Minta Anies-Sandi Keluarkan Pernyataan Resmi Ciptakan Kedamaian Ibu Kota
Tribunnews.com
Anies-Sandi 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Hasil pilkada DKI Jakarta dianggap oleh sekelompok perempuan yang bergabung dalam kelompok 'Perempuan Peduli Kota Jakarta' dibangun dari politisasi agama.

Efek dari hal tersebut dipaparkan menimbulkan efek sektarianisme, perpecahan bangsa dan mengancam tata pemerintahan yang bersih.

Maka 'Perempuan Peduli Kelompok Jakarta' meminta pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengeluarkan pernyataan resmi agar kerukunan tercipta kembali di Jakarta.

"Iya perlu ada statement official memastikan bahwa akan melakukan rehabilitasi dan tidak mengeluarkan peraturan yang menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan dan mayoritas, tidak hanya official tetapi juga secara operasional," ujar perwakilan Perempuan Peduli Kota Jakarta, Ruby Kholifah, dalam konferensi pers, di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/5/2017).

Kelompok Perempuan Peduli Kota Jakarta khawatir jika tidak ada pernyataan resmi dari pihak yang terpilih kepada para pendukungnya dan masyarakat dapat membuat perpecahan yang semakin besar.

"Itu harus segera di respons kalau tidak politisasi di pilkada ini akan terus berkelanjutan, akan memecah belah masyarakat, masyarakat kita belum pulih lho, tapi lihat media sosial kita, gak ada statement yang keras dari gubernur terpilih walau hanya untuk menghentikan pendukungnya untuk tidak melakukan pemelintiran isu, masih nyinyir lah gitu," ujar Ruby Kholifah.

Selain pernyataan resmi mereka juga menuntut   Gubernur baru DKI Jakarta nantinya meneguhkan pondasi kebangsaan Indonesia yang berstadar pada pilar Pancasila, NKRI, Kebhinekaan, serta UUD 1945.

"Menolak segala bentuk radikalisme yang mengedepankan politik identitas dan sektarianisme karena tidak sesuai dengan budaya Indonesia," ujar Ruby Kalibonso.

Gubernur berikutnya juga diminta menjaga Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) sesuai dengan Pergub No.4 tahun 2016 di mana RPTRA mengedepankan prinsip kemitraan pada masyarakat Jakarta.

"Bukan untuk area mengembalikan nilai-nilai tradisional yang menomorduakan perempuan, seperti perjodohan bagi para jomblo yang sama sekali bukan wewenang negara," kata Ruby Kalibonso. (*)

Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help