BanjarmasinPost/

Banyak Tinggal di Luar Kalsel, Tuan Tanah Gambut Nunggak PBB

Semua lahan itu bahkan telah berstatus sertifikat hak milik (SHM). Di setiap lokasi, terpasang plang-plang kepemilikan tanah tersebut.

Banyak Tinggal di Luar Kalsel, Tuan Tanah Gambut Nunggak PBB

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA -  Lahan-lahan kosong ditumbuhi pohon galam di sepanjang Jalan A Yani, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar terlihat menghijau. Tahun lalu, lahan gambut itu menghitam karena terbakar. Kawasan itu, menjadi titik sumber penyumbang kabut asap yang sempat menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.

Lahan-lahan di sepanjang pinggiran A Yani itu bukannya tanpa pemilik. Semua lahan itu bahkan telah berstatus sertifikat hak milik (SHM). Di setiap lokasi, terpasang plang-plang kepemilikan tanah tersebut.

Namun, pemilik hanya sekadar memiliki tanah itu. Tetapi, rasa tanggung jawab merawat ataupun menjaga tanah-tanah itu sama sekali tidak terlihat. Lahan sengaja dibiarkan kosong ditumbuhi semak-belukar sehingga kerap memicu kebakaran lahan.

Tidak itu saja, ratusan pemilik lahan di sana juga tidak memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bukan hanya setahun dua tahun mereka menunggak pembayaran PBB atas lahan yang mereka miliki, namun ada yang delapan hingga sepuluh tahun. Tidak heran kalau setiap tahun tunggakan PBB para tuan tanah untuk kawasan itu mencapai miliaran rupiah.

Darul Qutni, Lurah Gambut, membawa BPost ke lokasi lahan-lahan di kawasan A Yani km 16 hingga 19 Gambut yang terlihat kosong. Lahan-lahan itu, ujar Darul Qutni, bertahun-tahun pemiliknya tidak membayar PBB.
Lurah memperlihat salah satu petak lahan di tepi A Yani km 17,7 Gambut di mana nilai PBB setiap tahunnya cukup besar yakni, Rp15,7 juta karena lokasinya strategis dipinggir Jalan A Yani dan cukup luas.

“Sejak 2011 hingga 2017, pemilik lahan itu tidak pernah memenuhi kewajibannya membayar PBB,” ungkapnya.
Pihaknya sudah coba menhubungi pemilik lahan itu, tapi hasilnya tetap nihil. Darul berujar, tidak hanya lahan itu saja tidak membayar PBB, tapi ada banyak yang mangkir dari kewajibannya. Seperti lahan di km 16, kewajiban PBB yang harus dibayar sebesar Rp10,7 juta per tahun, tetapi sudah sejak 2011 sampai 2017 masih belum memenuhi kewajibannya.

Juga ada lahan di km 17 RT 27 mulai 2009 sampai 2017 nunggak membayar PBB setahunnya Rp11,7 juta. Bahkan ada lahan di km 16,9 nilai PBB sampai Rp 20 juta, dan sudah delapan tahun tidak dibayar.

“Kalau ika saja pemilik-pemilik lahan itu memenuhi kewajibannya, miliaran rupiah pendapatan masuk dari Kelurahan Gambut saja,” ungkap Darul.

Disebutkan dia, di Kelurahan Gambut tanah dengan nilai PBB besar di atas Rp 2 juta jumlahnya cukup besar. Di kelurahan Gambut total target PBB sebesar Rp1,7 miliar. Dari total PBB itu, Rp1,2 miliar di antaranya target PBB untuk lahan-lahan dengan nilai PBB senilai di atas Rp 2 juta.

Tahun 2016, dari 169 lembar SPT PBB dengan nilai PBB di atas Rp 2 juta total target PBB Rp 1,2 miliar. Dari total itu, hanya 43 wajib pajak dengan nilai PBB Rp 374,2 juta memenuhi kewajibannya.

Halaman
123
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help