Hizbut Tahrir Indonesia Dibubarkan

MUI: Kami Sangat Mendukung, Pelanggaran HTI Bukan Berarti Memusuhi Islam

"Kami sangat mendukung pemerintah, bahwa pelarangan HTI bukan berarti memusuhi Islam"

MUI: Kami Sangat Mendukung, Pelanggaran HTI Bukan Berarti Memusuhi Islam
tribunnews.com
Majelis Ulama Indonesia 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebagai organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis menegaskan, pelarangan HTI oleh pemerintah bukan berarti memusuhi Islam.

"Kami sangat mendukung pemerintah, bahwa pelarangan HTI bukan berarti memusuhi Islam," tegas Cholil Nafis kepada Tribunnews.com, Senin (8/5/2017).

Keputusan pemerintah, menurut dia, untuk memberantas segala kemungkinan yang dapat merobohkan keutuhan NKRI.

Karena menurutnya, konteks agama-agama di Indonesia tetap dalam kerangka komitmen kebangsaan untuk cita-cita keadilan dan kesejahteraan.

"Siapapun dan ormas manapun yang melanggar komitmen kebangsaan berpancasila, harus kita perangi bersama demi keutuhan anak bangsa Indonesia," ujarnya.

Pancasila, lanjut Cholil, bukan agama, tetapi dapat menjadi titik temu agama-agama di bumi Nusantara, untuk menjalankan ajarana agama dan mencapai cita-cita nasional.

Hari ini, pemerintah memutuskan membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas.

"Mencermati pertimbangan itu, maka pemerintah perlu ambil langkah tegas untuk membubarkan HTI," ujar Wiranto saat memberikan keterangan pers di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017).

Wiranto juga menyebut bahwa keberadaan HTI secara nyata menimbulkan benturan di masyarakat, dan membahayakan keutuhan bangsa Indonesia.

Jumpa pers tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan pejabat lainnya. (*)

Editor: Didik Trio
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help