Ekonomi dan Bisnis

Jawaban Sri Mulyani Terkait Temuan BPK Soal Subsidi dan PNBP

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajaran Eselon I Kementerian Keuangan mengadakan exit meeting dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan La

Jawaban Sri Mulyani Terkait Temuan BPK Soal Subsidi dan PNBP
kompas.com
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Senin (21/11/2016). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajaran Eselon I Kementerian Keuangan mengadakan exit meeting dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016 yang mencakup seluruh kementerian atau lembaga (K/L). Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani menjawab temuan-temuan BPK yang bisa mempengaruhi opini LKPP 2016.

Sri Mulyani mengaku, temuan BPK tersebut ada yang bersifat kepatuhan terhadap undang-undang atau bersifat pengendalian internal. Temuan BPK tersebut lanjutnya, mencakup beberapa poin, seperti mengenai subsidi, kereta api, piutang pajak, Badan Layanan Umum (BLU), hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Hari ini kami berikan jawaban terhadap temuan itu," kata Sri Mulyani saat ditemui di kantor BPK, Selasa (9/5). Sayangnya, ia enggan menjelaskan lebih terperinci mengenai temuan tersebut.

Lebih lanjut menurutnya, jawaban yang diberikan pemerintah pun bermacam-macam. Ada yang bisa diterima BPK dan ada yang tidak. Atau jawaban yang bisa diterima, tetapi harus dilengkapi dengan aturan pendukungnya. Setelah proses pemberian jawaban, pihaknya tinggal menunggu hasil exit meeting pada 16 Mei mendatang.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengaku pinjaman dana pungutan sawit sebesar Rp 2 triliun kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) untuk mengamankan APBN-P 2016, tidak dipermasalahkan BPK. Mardiasmo mengaku, hal tersebut bersifat wajar.

"Itu bukan pinjaman dan bukan temuan BPK. Sudah sewajarnya menteri keuangan sebagai bendahara umum negara mengambil dana BLU manapun yang surplus," kata dia.

Menurutnya, bila BPDP-KS membutuhkan kembali dana tersebut, pemerintah akan mengembalikannya. Mardiasmo juga mengaku, dana Rp 2 triliun juga telah dianggarkan dalam APBN 2017.

Editor: Ernawati
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved