BanjarmasinPost/

Ancaman Degradasi Hukum

Keadilan hukum bagi kebanyakan masyarakat seperti barang mahal, sebaliknya barang murah bagi segelintir orang.

Ancaman Degradasi Hukum
istimewa
Muhammad Riyandi Firdaus SSos MAP, dosen STIA Tabalong 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang berlandaskan hukum. Artinya, hukum merupakan suatu peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa (baca : pemerintah) untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.

Sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pada Bab I Pasal I menyatakan kedaulatan NKRI berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Hal ini dapat diartikan bahwa sejatinya dalam kehidupan bernegara, masyarakat, pemerintah maupun unsur-unsur negara lainnya diwajibkan selalu berpegang teguh kepada UUD yang secara langsung maupun tidak langsung harus dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seutuhnya.

Pertanyaannya adalah sudah kah hal tersebut berjalan secara sah dan benar menurut ketentuan perundang-undangan yang mengatur jalannya roda negara?

Kadang hukum yang dimaknai sebagai peraturan mengikat hanya berjalan atau tertuju kepada masyarakat awam, sehingga seringkali terdengar istilah bahwa hukum NKRI tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Artinya, penegakan hukum negara hanya mengena kepada masyarakat yang berada di kelas menengah ke bawah, sedangkan para masyarakat kelas atas (baca : pemerintah, penguasa) identiknya kebal terhadap hukum.

Hal ini menunjukkan sesungguhnya terdapat muatan politis yang melindungi segenap kalangan sehingga supremasi hukum sangat jauh dari harapan untuk menciptakan sebuah keadilan dalam kehidupan bernegara.

Terlebih lagi ketika hukum berhadapan dengan kekuasaan, baik itu kekuasaan politis, uang maupun jabatan maka terciptalah kesenjangan (ketimpangan) yang sangat jauh.

Keadilan hukum bagi kebanyakan masyarakat seperti barang mahal, sebaliknya barang murah bagi segelintir orang. Keadilan sebuah hukum hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kekuatan, akses politik serta ekonomi saja, dimana hal ini sesuai dengan ilustrasi dari Donald Black (1976) yang menyatakan bahwa ada kebenaran sebuah dalil downward law is greater the upward.

Maksudnya adalah tuntutan-tuntutan atau gugatan-gugatan oleh seseorang dari kelas atas terhadap mereka yang berada di kelas bawah akan cenderung dinilai serius sehingga akan menimbulkan reaksi, namun tidak demikian sebaliknya.

Kelompok atas lebih mudah mengakses keadilan, sementara kelompok bawah atau marginal sangat sulit untuk mendapatkannya (Wignjosoebroto, 2008).

Itulah penggalan opini Muhammad Riyandi Firdaus SSos MAP, ddosen STIA Tabalong dan Peneliti Muda Lembaga Kajian Politik dan Pembangunan Daerah (IRDePos) Kalsel mengupas perihal kegamangan hukum di negeri ini.

Selengkapnya simak di Banjarmasin Post edisi Kamis (11/05/2017).

Editor: Idda Royani
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help