BanjarmasinPost/
Home »

Kolom

» Tajuk

Label Halal untuk Lindungi Warga

Ternyata, masih banyak pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di masyarakat yang belum mengurus ke Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmeti

Label Halal untuk Lindungi Warga
BPost Cetak
Ilustrasi 

INDONESIA sesungguhnya menjadi rujukan sertifikasi halal bagi produk makanan, obat-obatan dan kosmetika sedunia. Sebab, mempunyai kelebihan sisi pasar, juga standarisasi halal.

Namun seperti diulas berita utama BPost (11/5/2017) Restoran Harus Mengurus ke Pusat (UMKM Keberatan Biaya Sertifikasi Halal), gerangan apa yang terjadi di Kalimantan Selatan, terkait sertifikasi halal ini?

Ternyata, masih banyak pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di masyarakat yang belum mengurus ke Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Kalsel.

Kendalanya bermacam-macam, mulai kurang paham prosedur pengurusan, merasa biaya pembuatan sertifikasi mahal dan sebagainya. Padahal, kelompok usaha rumahan di masyarakat Kalsel, juga pebisnis rumah makan, produsen kudapan dan roti-rotian hingga kosmetika sangat memerlukan label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut.

Kesadaran produsen dengan konsumen ini tampaknya berbanding terbalik. Sebab, mayoritas penduduknya muslim, sehingga kesadaran masyarakat tentang konsumsi produk halal sudah berubah. Halal sebelumnya diasumsikan tata cara menyembelih hewan, sekarang melebar ke pangan, obat-obatan dan kosmetika.

Sehingga wajar pemahaman masyarakat yang sudah mulai berubah mengenai kehalalan suatu produk makanan, obat-obatan dan kosetika itu menyadari, bahwa tidak sedikit produk yang beredar di pasar tradisional bahkan supermarket mengandung puluhan item yang sulit diketahui. Solusinya, label dan sertifikat halal dari LPPOM MUI.

Lalu bagaimana menjamin produk yang dihasilkan halal, bukan hanya halal pada saat pengajuan dan diaudit oleh auditor LPPOM MUI, pihak produsen (kelompok usaha rumahan dan industri kecil, menengah juga besar) harus pula menyusun dan mengimplementasikan jaminan halal dimaksud.

Jika para pengusaha, produsen dan pelaku industri rumahan seperti UMKM kebanyakan, memasang label halal di setiap kemasan produksinya, niscaya masyarakat tak ragu lagi memakan atau menggunakan obat dan produk kosmetika lainnya, yang berlabel halal dari LPPOM MUI.

Namun demikian, tidak bisa sembarangan mencantumkan label halal dimaksud, sebab ada aturannya. Produk makanan, minuman dan kosmetika setelah sampel diaudit oleh LPPOM MUI diajukan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kalau sudah mendapat rekomendasi atau izin dari BPOM, baru diizinkan memasang label halal.

Bukankah makanan akan dapat membuat sehat secara optimal, jika makanan tersebut halalan thayyiban (halal dan baik) serta aman dari segi cara memperolehnya, jenis bahkan cara pengolahannya.

Makanan olahan industri, biasanya dalam bentuk campuran berbagai bahan yang ditambahkan atau sering disebut zat adiktif. Kondisi demikian, sulit bagi konsumen mendeteksi mengenai kehalalan produk makanan tersebut. Untuk itu, diperlukan peran yang sangat besar dari pemerintah, melindungi rakyat yang mayoritas beragama Islam. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help