BanjarmasinPost/
Home »

Kolom

» Spirit

Radikalisme

RADIKALISME belakangan menjadai istilah yang populer mulai di kalangan rakyat biasa sampai pemerintah.

Radikalisme
Dok BPost
Pramono BS 

Oleh: Pramono BS

RADIKALISME belakangan menjadai istilah yang populer mulai di kalangan rakyat biasa sampai pemerintah. Radikalisme menurut kamus ilmiah populer karangan Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry adalah paham politik kenegaraan yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan. Radikalisme dari kata radikal, artinya: sama sekali; besar-besaran dan menyeluruh; keras; kokoh; maju dan tajam (dalam berfikir).

Pada masa sebelum 1965 (terjadinya Gerakan 30 September) yang terkenal paling radikal adalah PKI (Partai Komunis Indonesia). Mereka ingin mengganti Pancasila dengan ideologi komunis sesuai ajaran komunis di dunia. Di Kamboja saat jayanya pemerintahan komunis, profesorpun dipaksa terjun ke kamp-kamp pertanian untuk dikerjapaksakan bersama rakyat biasa.

Di Indonesia PKI juga ingin memaksakan kehendak, beda pendapat berarti lawan. Puncaknya ketika terjadi peristiwa G30S/PKI yang meminta korban 7 orang pahlawan revolusi.

Di zaman Orde Baru berkuasa, ada istilah ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Sama ekstremnya cuma beda paham. Ekstrem kiri bisa digolongkan ke dalam paham komunisme atau semacamnya. Ekstrem kanan tentu yang berlawanan dengan paham kiri. Kalau sekarang mungkin bisa dicontohkan kelompok ISIS yang kini tengah mengaduk-aduk Suriah. Kelompok ekstrem ini sama-sama intoleran, hanya menganggap dirinya yang paling benar.

Sudah sejauh mana paham itu merembes ke Indonesia, sulit untuk digambarkan. Kita hanya bisa mengikuti langkah-langkah pemerintah sebagai acuan untuk mengukurnya. Misal Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir mengingatkan para Rektor Perguruan Tinggi agar memberantas paham radikalisme di kalangan mahasiswa dan dosen. Paham yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa juga menyasar kaum intelektual. Karena itu rektor harus bisa memastikan bahwa bahan ajar untuk mahasiswa tidak mengandung paham radikal.

Anjuran Menteri disambut oleh civitas akademika di Jawa Tengah saat saat berkunjung ke Universitas Negeri Semarang pekan lalu. Rektor dan perwakilan mahasiswa se Jawa Tengah membuat pernyataan bersama berisi lima point. Pertama, sepakat menjunjung tinggi Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI) berdasar Pancasila dan UUD 1945; Kedua, menjaga semboyan Bhinneka Tunggal Ika; Ketiga, anti radikalisme/terorisme; Keempat, anti narkoba/obat terlarang dan ke lima cinta tanah air dan bela negara.

Bukan hanya Menteri Ristek Dikti, Presiden juga mengeluarkan perintah agar organisasi massa (ormas) yang bertentangan dengan Pancasila dibubarkan. Menko Polhukam Wiranto sudah menindaklanjuti. Sebuah organisasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila kini telah diputuskan untuk dibubarkan.

***

Mungkin jangan hanya di lingkungan perguruan tinggi, di semua sekolah bahkan RT/RW harus ada gerakan anti radikalisme, Seperti halnya waktu Pak Harto menggelorakan GDN (Gerakan Disiplin Nasional) atau P4 (Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila) di seluruh negeri. Orang sudah mulai sadar, paham ini mulai tertanam, tapi sayang begitu ganti pemerintah semua berhenti. Dengan alasan demokrasi, orang bebas melakukan apa saja. Demo semau gue karena tidak dilarang, mengungkit SARA dianggap hal biasa.

Di Salatiga ada sejumlah murid yang menolak dipimpin Ketua OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) yang berbeda keyakinan. Ini bibit radikalisme yang harus segera diluruskan oleh para guru.

Jujur rakyat sudah lama merasakan ketidaknyamanan. Mereka menginginkan tegaknya persatuan. Bahkan demo-demo menjelang pilkada DKI yang dianggap intoleran, juga tidak seluruhnya menampakkan wajah yang berseberangan dengan semangat toleransi.

Buktinya peserta aksi 112 di Jakarta yang dibilang menakutkan masih mau memayungi pasangan pengantin yang kehujanan saat akan pemberkatan di Gereja Katedral yang letaknya berhadapan dengan Masjid Istiqlal, tempat massa berkumpul. Ini pemandangan yang menakjubkan. Jadi secara individu mereka sebenarnya juga toleran, ingin menjaga persatuan. Hanya beda kemasan.

Dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di banyak kota bisa jadi momentum bagi bangkitnya nasionalisme kebangsaan. Aksi 1000 lilin, begitu istilahnya, sekarang sudah berkembang menjadi gerakan kebangsaan atau aksi kebinekaan.

Dulu orang menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu lagu perjuangan hanya di acara tertentu, sekarang di mana-mana orang menyanyikannya. Demo apapun juga tak melewatkan lagu lagu ini. Semangat kebangsaan masih ada, ini modal melawan radikalisme. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help