BanjarmasinPost/

HTI dan Ahok

Minggu lalu, Senin 8 Mei 2017, Menkopolhukam Wiranto mengumumkan bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah

HTI dan Ahok
BPost cetak
Mujiburrahman 

Oleh: MUJIBURRAHMAN
Akademisi UIN Antasari Banjarmasin

Minggu lalu, Senin 8 Mei 2017, Menkopolhukam Wiranto mengumumkan bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Esok harinya, Selasa, 9 Mei 2017, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dijatuhi hukuman dua tahun penjara atas dakwaan menista agama. Adakah hubungan antara kedua peristiwa ini? Entahlah!

Hidup memang perpaduan antara kesengajaan dan kebetulan. Orang boleh saja menduga-duga, bahwa kedua ‘keputusan’ itu sudah diatur dan disiapkan oleh pihak berwenang untuk tujuan tertentu. Tetapi mungkin juga urut-urutan kejadian itu sekadar kebetulan belaka. Karena itu, daripada menebak-nebak, mungkin lebih baik kita melihat hubungan kedua masalah tersebut dari sudut pandang lain.

Muhammad Iqbal Ahnaf (6 Mei 2017) mencatat, HTI resmi terdaftar di Kemendagri pada 2006 sebagai “gerakan dakwah Islam di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”. Menurutnya, karena HTI ingin mendirikan khilafah sedunia, menolak nasionalisme dan demokrasi, maka NKRI bagi HTI hanyalah satu wilayah dakwah, bukan negara bangsa yang ingin dipertahankan.

Mungkin banyak orang yang akan membela HTI, tetapi saya percaya pemerintah dengan data yang rinci dari intelijen juga dapat menunjukkan bukti-bukti yang mendukung upaya pembubaran itu. Namun, pertanyaan yang lebih menggoda adalah, apakah pembubaran HTI akan mematikan gerakan ini? Saya khawatir jawabnya ‘tidak’, jika kita mengabaikan sebab-sebab yang membuat orang tertarik pada HTI.

Mengapa orang tertarik pada HTI yang menilai demokrasi sebagai sistem kufur? Jawaban sederhananya adalah, karena mereka umumnya kecewa dengan hasil-hasil demokrasi politik di negeri ini. Pemilu demi pemilu belum terbukti mensejahterakan rakyat. Politik uang sudah biasa dan korupsi terus merajalela, sementara (sebagian) cendekiawan, politisi dan pengusaha justru bersekongkol menipu rakyat.

Kasus Ahok juga memiliki nuansa serupa, bahkan jauh lebih seru dibanding masalah HTI. Berbulan-bulan kasus ini menggelinding, membangkitkan amarah dan ketakutan dalam udara politik identitas yang pekat, hingga akhirnya Ahok kalah dalam Pilkada Jakarta, kemudian dihukum dua tahun penjara pula. Lawan-lawan Ahok tentu gembira, sedangkan para pendukung Ahok benar-benar terpukul dan berduka.

Ahok bagi lawan-lawannya adalah sosok yang mewakili ‘orang luar’, yang dianggap meminggirkan dan menghinakan mereka. Kebetulan Ahok cocok sekali dijadikan sebagai ‘yang lain’ bukan hanya karena dia keturunan Tionghoa dan beragama Kristen, tetapi karena mulutnya yang ceplas-ceplos dan berani. Keberanian dan gaya blak-blakan Ahok itu justru dianggap mereka sebagai bukti keangkuhan.

Sebaliknya, bagi para pendukung Ahok, kemalangan yang diterimanya adalah ketidakadilan. Tuduhan penistaan agama itu jelas bermotif politik.

Kinerja Ahok yang hebat selama memimpin Jakarta dan diakui 70 persen lebih warganya seolah lenyap disapu badai isu penistaan agama itu.Nilai Bhinneka Tunggal Ika makin terancam karena politik identitas (SARA) terbukti berhasil digunakan untuk menggulingkan Ahok.

Gara-gara Elite Politik

Mengapa ironi itu terjadi? Jawaban sederhananya adalah, semua ini gara-gara elite politik. Tetapi politisi tidak akan bisa membakar rumput yang basah. Sebagaimana ketertarikan orang pada HTI, rumput basah itu mengering karena kesenjangan ekonomi yang amat parah dan frustrasi sosial yang mewabah.

Tentu saja, gagasan integrasi Islam dan kebangsaan perlu terus ditanamkan. Cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga harus terus digaungkan.

Tetapi jika semua gagasan ini sekadar wacana tanpa bukti, orang perlahan akan menganggapnya sia-sia belaka. Akibatnya, dia tergoda mimpi indah khilafah dan/atau menumpahkan kekesalannya ketika terbuka kesempatan.

Alhasil, HTI dan Ahok adalah dua wajah dari sekeping mata uang yang sama. Keduanya adalah peringatan bahwa kita masih harus bekerja amat keras untuk mewujudkan cita-cita bersama yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help