BanjarmasinPost/
Home »

Kolom

» Tajuk

Tak Sebanding Evita Peron

Hingga kini, nama Evita Peron masih tetap melekat di hati rakyat Argentina. Dia bukan berasal dari keluarga ningrat maupun birokrat.

Tak Sebanding Evita Peron
BPost Cetak
Ilustrasi 

DON’T cry for me Argentina, demikian Maria Eva Duarte de Peron atau lebih dikenal sebagai Evita Peron melantunkan lagu melodrama dari sebuah balkon istana kepresidenan Casa Rosada. Ribuan rakyat Argentina bersorak mengelu-elukan istri Presiden Juan Peron itu.

Itulah penggalan cerita dari film Evita yang dibesut pada 1996 lalu. Evita Peron adalah sosok perempuan yang amat disayangi rakyatnya, khususnya dari kalangan papa dan jelata.

Hingga kini, nama Evita Peron masih tetap melekat di hati rakyat Argentina. Dia bukan berasal dari keluarga ningrat maupun birokrat. Evita lahir di Buenos Aires pada 7 Mei 1919 dan meninggal pada 26 Juli 1952 menjelma menjadi sosok perempuan paling berpengaruh di Argentina di masanya.

Nah, dalam beberapa hari terakhir, di negeri kita ini, muncul keriuhan dadakan yang menyuarakan simpati untuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kabarnya, keriuhan itu mulai merebak setelah majelis hakim PN Jakarta Utara menjatuhkan hukuman terhadap Ahok selama dua tahun penjara atas kasus yang dibuatnya; menistakan agama Islam.

Tidak jelas siapa yang mengomando, luberan simpati untuk Ahok menggejala dan menjangkit ke mana-mana. Intinya, mereka protes, dan tidak bisa menerima atas apa yang dialami oleh Ahok. Lembaga perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pun ikut-ikutan meminta dilakukan peninjauan ulang atas kasus hukum Ahok. Tidak sedikit pula praktisi hukum di negeri ini yang menilai hukuman pemenjaraan dua tahun terhadap Ahok adalah sebuah kesalahan besar.

Benarkah apa yang telah diputuskan majelis hakim PN Jakut sebuah kekeliruan? Dalam perspektif hukum, sejatinya apa yang telah dilakukan majelis hakim tidak ada salah. Hakim memiliki kewenangan mutlak dalam memutuskan suatu perkara sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 UU No 48/2009. Di situ jelas disebutkan, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Untuk memenuhi norma tersebut, maka hakim harus mengambil kebijaksanaan hukum yang kemudian menjadi landasan bagi hakim memutuskan perkara Ahok. Soal jeratan pasal yang tidak selaras dengan tuntutan jaksa, bukanlah persoalan mendasar.

Kita justru merasa aneh jaksa memasang pasal 156 KUHP dalam menuntut Ahok pidana satu tahun dengan masa percobaaan dua tahun. Wajar, hakim menepikan pasal itu dan memakai pasal 156 a KUHP sebagai pijakan hukum untuk memenjarakan Ahok.

Terlalu picik jika pemenjaraan terhadap Ahok adalah sebuah kematian dari hukum dan demokrasi di negeri ini. Keriuhan-keriuhan yang terjadi akhir-akhir ini tidak lebih dari rasa frustasi yang tidak jelas arahnya.

Dari konteks ketokohan, jujur saja sangat jauh rasanya jika menyamakan figur Ahok dengan Evita Peron yang merakyat. Bukan apa-apa, soalnya selama ini rakyat sudah kadung akrab dengan perilaku Ahok sebagai penguasa di DKI Jakarta. Ahok amat benci dengan gubuk-gubuk hunian di pinggir sungai dan kawasan-kawasan kumuh. Menggusur adalah cara terbaik yang diklaim Ahok, ‘memanusiakan’ rakyat! (*)

Tags
Tajuk
Ahok
Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help