BanjarmasinPost/
Home »

Kolom

» Tajuk

Presiden Tak Perlu Datang Lagi

Masyarakat Kalsel, terutama lembaga swadayanya, kiranya mencontoh Gerakan Antiasap (Gaas) Kalteng.

Presiden Tak Perlu Datang Lagi
BPost Cetak
Ilustrasi 

HUJAN deras kerap turun di Banjarmasin beberapa waktu terakhir. Namun jangan terlena. Sebentar lagi musim kemarau. Menurut perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kalimantan Selatan, kemarau 2017 mulai berlangsung pada Juni. Bahkan kemarau diperhitungkan lebih panjang dari tahun sebelumnya.

Berbagai persiapan pun dilakukan pemerintah daerah. Gubernur Sahbirin Noor telah mengirim surat peringatan kepada pemerintah kabupaten dan kota agar mempersiapkan diri. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pun melakukan persiapan menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih dan kebakaran lahan serta hutan. Latihan memadamkan kebakaran di lahan gambut pun telah dilakukan, mengingat daerah itulah yang selama ini menyumbang banyak asap.

Walhi Kalsel mempunyai pemikiran yang lebih luas. Kebakaran lahan dan hutan tidak hanya ditangani menjelang musim kemarau, tetapi jauh sebelumnya. Bahkan penanganannya berkesinambungan. Di antaranya penghentian kanalisasi rawa untuk pembuatan perkebunan sawit. Pertama, ini merusak ekosistem karena rawa jadi kering. Selanjutnya lahan gambutnya mudah terbakar dan sulit dipadamkan.

Semangat mengatasi kekeringan dan kebakaran lahan serta hutan memang harus terus digembar-gemborkan sebelum kejadian. Kita sebagai masyarakat jangan hanya berteriak saat asap sudah masuk rumah dan membuat anak batuk. Soalnya pejabat biasanya bergerak saat penerbangannya ke luar daerah terganggu.

Masyarakat Kalsel, terutama lembaga swadayanya, kiranya mencontoh Gerakan Antiasap (Gaas) Kalteng. Lembaga swadaya masyarakat ini berani menggugat pemerintah mulai dari gubernur, menteri hingga presiden.

Hasilnya, pada 22 Maret 2017, Pengadilan Negeri (PN) Palangkaraya mengabulkan gugatan Gaas dalam kasus kebakaran lahan di Kalteng pada 2015. Gaas menilai pemerintah membiarkan terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Dalam putusannya, pengadilan juga memerintahkan pemerintah membangun rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat asap di Kalteng yang dapat diakses secara gratis oleh korban asap. Ini membuktikan jika tidak digebrak, pejabatnya tidak bergerak.

Pejabat di Kalimantan Selatan (Kalsel) juga harus lebih giat bergerak mengantisipasi kekeringan. Pembuatan embung harus terus digiatkan. Sejumlah daerah seperti Desa Nawin, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong sudah melakukannya. Dua tempat penampungan air dibikin untuk mengantisipasi kekeringan. Soalnya kemarau ini tidak hanya berbicara mengenai masalah kebakaran lahan dan hutan, melainkan kesulitan air bersih. Apalagi di sejumlah daerah sudah mengalami air asam.

Dengan semua antisipasi ini, diharapkan kemarau mendatang lebih mudah dijalani dan Presiden Joko Widodo tak perlu datang lagi ke Kalsel untuk ikut mengatasi masalah asap. Jika itu terjadi juga, malu kita Kalsel dicap sebagai menghasil asap. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help