BanjarmasinPost/

Kriminalitas Kaltim

Salah Gunakan Dana Hibah, Polisi Sita Rumah Mewah Ketua Kelompok Tani di Samarinda Ini

Terdapat satu pelaku, Bakara (46), warga jalan Mas Penghulu, Samarinda Seberang, diduga telah merugikan negara senilai Rp 1.962.685.000

Salah Gunakan Dana Hibah, Polisi Sita Rumah Mewah Ketua Kelompok Tani di Samarinda Ini
tribun kaltim
Aset rumah milik pelaku di jalan Harun Nafsi, Samarinda Seberang disita kepolisian, Senin (15/5/2017). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, SAMARINDA - Satreskrim Polresta Samarinda kembali menyelesaikan perkara kasus tindak pidana korupsi. Setelah melakukan proses pemeriksaan hingga akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Samarinda, selama kurang lebih setahun.

Terdapat satu pelaku, Bakara (46), warga jalan Mas Penghulu, Samarinda Seberang, diduga telah merugikan negara senilai Rp 1.962.685.000, melalui dana hibah Pemprov Kaltim.

Kasat Reskrim Polresta Samarinda, Kompol Sudarsono menjelaskan, pada tahun 2012, kelompok tani Resota Jaya, di Kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara mengajukan bantuan dana hibah ke Pemprov Kaltim, untuk rehabilitasi tanggul tambak kelompok tani yang dipimpinya, senilai Rp 6.285.200.000.

Namun, Pemprov Kaltim hanya menyetujui sebesar Rp 3.850.000.000. Kendati telah melakukan rehabilitasi terhadap tanggul tambak yang dimaksud, pelaku tidak menggunakan seluruh dana yang dicairkan dengan semestinya.

"Pagi tadi (15/5), berkas perkaranya sudah kita limpahkan ke Kejaksaan, termasuk data pendukung perkara ini. Hampir setahunan kita tangani kasus ini, karena beberapa kali pelaku tidak bisa diperiksa karena sakit, hal itu yang membuat prosesnya berjalan agak lama," ungkap Kasat Reskrim Polresta Samarinda, Kompol Sudarsono, Senin (15/5/2017).

Guna mengembalikan kerugian negera, kepolisian menyita sejumlah aset milik pelaku, yakni sebuah rumah dengan luas tanah 249 meter persegi di jalan Harun Nafsi, Samarinda Seberang. Aset itu diperkirakan bernilai sekitar Rp 700 juta, dan uang tunai senilai Rp 11 juta.

Pelaku sendiri dijerat pasal 2 dan 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 dan UU RI Nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasak 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, dengan ancaman 20 tahun penjara. (*)

Editor: Didik Trio
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help