BanjarmasinPost/

Seputar Kaltim

Wali Kota Sebut Pemko Bangkrut, tapi Dana Aspirasi untuk DPRD Balikpapan Capai Rp 26,5 Miliar

Belum lama ini, masyarakat Kota Balikpapan dikejutkan dengan pernyataan Walikota Rizal Effendi, bahwa Kota Balikpapan tengah mengalami 'bangkrut'

Wali Kota Sebut Pemko Bangkrut, tapi Dana Aspirasi untuk DPRD Balikpapan Capai Rp 26,5 Miliar
Kompos.com
(Ilustrasi) Kota Balikpapan 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BALIKPAPAN - Belum lama ini, masyarakat Kota Balikpapan dikejutkan dengan pernyataan Walikota Rizal Effendi, bahwa Kota Balikpapan tengah mengalami 'bangkrut'.

Sejumlah pos anggaran dipangkas karena APBD mengalami defisit imbas dari menurunkan dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

Menariknya, di tengah kondisi defisit anggaran belakangan beredar surat revisi alokasi dana aspirasi DPRD Balikpapan nomor 170/11.01/DPRD, tertanggal 8 Desember 2016.

Dalam surat tersebut tercantum bahwa 41 anggota DPRD Balikpapan menerima alokasi dana aspirasi APBD 2017 masing-masing Rp 500 juta, sedangkan Wakil Ketua DPRD Rp 1 miliar dan Ketua DPRD Rp 3 miliar.

Total anggaran aspirasi DPRD 2017 yang disepakati antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemkot Balikpapan sebesar Rp 26,5 miliar.

Surat revisi alokasi dana aspirasi DPRD Balikpapan yang beredar luas di kalangan wartawan dan media sosial mendapat sorotan dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dr Muhammad Muhdar.

Menurutnya, adanya dana aspirasi itu merupakan hal aneh, karena dalam perencanaan pembangunan kota sudah ada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MusreNbang) dan reses.

"Apakah anggaran aspirasi yang dimaksudkan itu merupakan keinginan masyarakat atau keinginan anggota dewan. Itu yang perlu dipertanyakan, karena kita su.jlio dah punya musrembang. Kalau masyarakat ibu
menginginkan sesuatu kan masuk dalam forum itu (reses dan musrembang). Kemudian ini aspirasinya siapa," kata Muhdar.

Dikemukakan, anggota dewan memang ditugaskan menyerap aspirasi masyarakat. Namun hal tersebut tetap hati-hati, tidak semua aspiasi masyarakat dapat diadopsi. Realiasasi harus sesuai kewenangannya.

Aspirasi masyarakat harus ada, namun harus dimasukkan dalam sistem perencanaan pembangunan yang disepakati eksekutif dan legislatif.

Halaman
1234
Editor: Ernawati
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help