BanjarmasinPost/

Pembebasan Lahan Tak Jelas, Ridwan Lanjutkan Budidaya Ikan di Jalur Mataraman-Sungai Ulin

Belasan petak kolam budidaya ikan milik warga Jingah Habang, Kabupaten Banjar, ini semuanya masuk dalam rencana jalur lingkar luar dari Mataraman.

Pembebasan Lahan Tak Jelas, Ridwan Lanjutkan Budidaya Ikan di  Jalur Mataraman-Sungai Ulin

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Belasan petak kolam milik M Ridwan (49) terlihat berisi air, Selasa (16/5). Semuanya, berisi ikan yang tengah dibudidayakan. Belasan petak kolam budidaya ikan milik warga Jingah Habang, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, ini semuanya masuk dalam rencana jalur lingkar luar dari Mataraman (Kabupaten Banjar) sampai Sungai Ulin (Kota Banjarbaru).

Program pembangunan jalur jalan tersebut sebenarnya sejak masa Bupati Banjar Rudy Ariffin.
Bertujuan, alternatif lalu lintas selain Jalan A Yani. Ketika Rudy Ariffin menjadi Gubernur Kalsel, program dilanjut.Tapi sampai sekarang, dalam rentang waktu sekitar 19 tahun atau mulai sekitar 2008, tidak selesai-selesai juga.

Hingga kini, petak-petak kolam seluas 4.700 meter persegi yang merupakan bagian dari salah satu titik lahan, belum tuntas dibebaskan. Padahal, Ridwan sempat delapan tahun mengeringkan kolam-kolamnya. Karena, adanya rencana pembebasan lahan guna jalan lingkar luar Mataraman-Sungai Ulin.

Namun karena tidak kunjung ada kejelasan, sedangkan hidupnya bergantung dari usaha budidaya ikan, akhirnya kolam-kolam ikan itu kembali diaktifkan untuk pembibitan ikan.

"Setiap minggu saya panen bibit ikan baik ikan emas, nila maupun lele, serta juga papuyu. Lumayan, puluhan juta rupiah didapat dari penghasilan bibit ikan ini. Dulu sebelum dikeringkan, satu bulan penghasilan dari kolam ikan Rp 13.000.000 sampai Rp 14.000.000 per bulan," sebutnya.

Ridwan menambahkan, terkait dengan rencana pembebasan lahan untuk jalan lingkar tersebut, pada prinsipnya sejak awal tidak mempermasalahkan lahannya dibebaskan.

Pada awal rencana pembangunan sekitar 2008, sepakat harga tanah dipatok Rp 30.000 per meter persegi. Tetapi, Dia minta agar kolam dihargai. Soalnya, untuk membuat kolam-kolam kembali perlu biaya.

"Dulu kolam-kolam ini hutan. Pohonnya, besar. Untuk membuat kolam ini perlu waktu tiga tahun untuk mematangkanya. Saat itu saya minta tambahan nilai sebesar Rp 40.000 per meter untuk kolam, sehingga nilai pergantian Rp 70.000 per meter. Namun pemerintah menolak menghargai nilai kolam yang saya minta, " katanya.

Pada 2012, pembebasan lahan kembali dilakukan. Saat itu, pemerintah mematok Rp 150.000 per meter. Tetapi, kembali nilai kolam tidak dinilai sehingga dirinya tetap menolak. Begitupula pada 2014, saat itu tanah miliknya dipatok Rp 200.000 per meter.

Tahun ini, dia sedikit ada harapan untuk kolam-kolam ikannya ini. Karena Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar, Mursal, ada datang menemuinya dan menjelaskan rencana pembebasan lahan miknya.

Halaman
12
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help