BanjarmasinPost/

Seputar Kaltim

Gubernur Kaltim Ungkap Didatangi Jenderal Pemilik Tambang yang Gusar Izinnya Terancam Dicabut

Gubernur Kaltim Provinsi Kaltim Awang Faroek Ishak mengungkapkan fakta menarik terkait penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berstatus non Cle

Gubernur Kaltim Ungkap Didatangi Jenderal Pemilik Tambang yang Gusar Izinnya Terancam Dicabut
tribun kaltim
(Ilustrasi) Tim dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan TribunKaltim.co saat meninjau sebuah lahan yang dijadikan tambang batu bara ilegal di kawasan RT 01 Kelurahan Lawe-lawe, Kabupaten Penajam Paser Utara, beberapa hari lalu. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, SAMARINDA - Gubernur Kaltim Provinsi Kaltim Awang Faroek Ishak mengungkapkan fakta menarik terkait penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berstatus non Clear and Clean (Non CNC).

Menurut Awang, perusahaan tambang yang terancam dicabut, rata-rata pemiliknya bukan orang daerah (lokal).

Ia menceritakan, pernah didatangi langsung sebagian pemilik tambang para jenderal-jenderal. Mereka gusar karena terancam dicabut izin perusahaan pertambangannya.

Gubernur Awang menyatakan, menyikapi persoalan tambang di Kaltim, pemerintah tidak akan gegabah menertibkan izin.

Baca: Jelang Penutupan Tambang Non-CnC, Tiga Pejabat Pemprov tak Beri Penjelasan, Begini Kata Mereka

Pasalnya, dampak pencabutan izin tambang bisa menimbulkan gejolak para pekerja. Meskipun Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) merekomendasikan untuk dicabut izinnya jika tidak Clear and Clean.

"Saya tidak akan buru-buru menertibkan izin usaha pertambangan. Khusus pertambangan ini, saya membentuk tim penertiban perizinan pertambangan dan mineral batu bara di Kaltim (diketuai Sekprov Rusmadi). Dampaknya cukup besar terhadap ribuan pekerja," papar Awang di depan peserta rapat koordinasi, penguatan sinergitas, penangan perkara oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), di Gedung Kejati Kaltim, Samarinda, Rabu (17/5/2017).

Izin usaha pertambangan yang ada di Kaltim, lanjut Awang, rata-rata bukan dimiliki orang daerah.

Melainkan orang luar, bahkan ada aparat berangkat jenderal berbintang. Mulai bintang dua sampai bintang tiga.

"Instruksi Menteri ESDM kepada saya, semua tambang yang non CnC harus dicabut. Tapi kita tahu mencabut tambang non CnC tidak mudah. Pemilik tambang rata-rata bukan orang daerah, semuanya orang Jakarta. Saya serba salah, ini terbuka saja. Yang datang kepada saya, bintang dua dan bintang tiga. Saya katakan kepada beliau, sepanjang tidak melanggar hukum, bisa saya bantu. Tapi kalau melanggar, mohon maaf silakan tempuh ke peradilan," ujar Awang.

Halaman
123
Editor: Ernawati
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help